Otsus Papua Tak Berakhir, Ada yang Menggembirakan dan Mengecewakan

KOMPAS.TV - Otonomi khusus (otsus) Papua tengah menjadi pembicaraan hangat. Hal ini menyusul akan berakhirnya dana otsus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otsus bagi Provinsi Papua akan berakhir pada tahun 2021.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa mengungkapkan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek.

"Dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini bahwa kehadiran otsus kita akui memang memberi manfaat yang begitu besar," katanya saat diskusi Webinar KOMPAS TV bertajuk Otonomi Khusus Papua dan Kesejahteraan Orang Asli Papua, Kamis malam (13/8/2020).

Baca Juga: Dana Otsus Papua Sudah Mengalir Rp84 T, Bupati Mamberamo: Terlalu Kecil, Semen Saja Rp1 Juta Per Sak

Sementara terkait dengan anggaran otsus Papua, lanjutnya, setiap tahun terus mengalami peningkatan.

Anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 sekarang itu engalami peningkatan, yang mana diprioritaskan untuk empat program prioritas.

Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Itu kita akui bahwa perhatian pemerintah begitu besar," katanya.

Hanya saja, menurut Ferdinando, implementasi dari Undang-Undang Otsus itu tidak dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, terutama dalam hal memberikan ruang kewenangan pada pemerintah daerah.

"Agar implementasi otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar itu bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Sekota (PGGS) Jayapura, Pdt James Wambrauw menyebut bahwa otsus saat ini tidak menarik lagi karena tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Hingga kini, banyak masyarakat Papua yang mempertanyakan otsus. "Jadi mereka berkata daripada tidak ada arti atau tidak menjawab kebutuhan, lebih baik berhenti di sini dan kami memikirkan cara baru agar membuat semua pihak jadi seperti terbangun," katanya.

Baca Juga: Menkopolhukam, Mendagri, dan Wakapolri Bertolak ke Timika, Bahas Otsus Papua?