Alasan Donald Trump Kembali Perintahkan Gunakan Sedotan Plastik: Kekhawatiran Berlebihan

WASHINGTON, KOMPAS.TV — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang penggunaan sedotan kertas di instansi federal, Senin (10/2/2025). Ia menyebut sedotan kertas sebagai solusi yang tidak efektif dan tidak tahan lama. 

Melalui kebijakan ini, Trump mengembalikan penggunaan sedotan plastik yang sebelumnya dibatasi pada era pemerintahan Presiden Joe Biden.

"Kita menghadapi situasi yang tidak masuk akal. Sedotan kertas tidak berfungsi. Kita kembali ke plastik," ujar Trump saat mengumumkan kebijakan tersebut di Gedung Putih dikutip dari The Associated Press.

Baca Juga: Hamas Murka Trump Ingin Beli dan Kuasai Gaza, Sebut sebagai Bukti Ketidakpedulian terhadap Palestina

Perintah eksekutif ini menginstruksikan seluruh instansi federal untuk menghentikan pembelian dan penyediaan sedotan kertas di seluruh lingkungan kerja pemerintah. 

Langkah ini sekaligus membatalkan kebijakan Biden yang menargetkan penghapusan plastik sekali pakai di fasilitas pemerintah pada 2035.

Trump bukan kali pertama menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan sedotan kertas. 

Dalam kampanye pemilihan presiden 2019, timnya bahkan menjual sedotan plastik dengan merek "Trump" sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pembatasan plastik.

Menurut Trump, kekhawatiran terhadap dampak plastik bagi lingkungan terlalu dilebih-lebihkan. Ia menilai plastik tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan laut.

"Saya tidak berpikir plastik akan memengaruhi hiu yang sedang makan di lautan," katanya.

Melalui unggahan di media sosial, Trump menegaskan bahwa kebijakan Biden terkait plastik sudah "mati."

Baca Juga: Trump Kuasai Gaza Warga Palestina Tak Punya Hak untuk Kembali, Berdalih Dengan Janji Manis

Pro dan Kontra Kebijakan

Keputusan Trump menuai reaksi beragam. Kalangan industri plastik menyambut baik kebijakan ini. 

Presiden dan CEO Asosiasi Industri Plastik AS, Matt Seaholm, menyebut langkah Trump sebagai awal dari gerakan "Back to Plastic."

"Sedotan hanyalah permulaan. Kita semua seharusnya mendukung gerakan ini," kata Seaholm dalam pernyataannya.

Sebaliknya, kelompok lingkungan menilai keputusan ini sebagai langkah mundur dalam upaya mengurangi limbah plastik. 

Christy Leavitt, Direktur Kampanye Plastik dari organisasi lingkungan Oceana, menegaskan bahwa dunia tengah menghadapi krisis pencemaran plastik yang tidak bisa diabaikan.

"Presiden Trump bergerak ke arah yang salah dalam isu plastik sekali pakai," ujarnya.

Baca Juga: Beginilah Momen Benjamin Netanyahu Diteriaki saat Berpidato Bahas Pertemuan dengan Trump

"Dunia sedang menghadapi krisis polusi plastik, dan kita tidak bisa lagi mengabaikan salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi lautan dan planet kita saat ini," jelas Leavitt.

Sedotan plastik hanya sebagian kecil dari masalah limbah plastik global. Setiap hari, lebih dari 390 juta sedotan digunakan di AS, tetapi hanya dalam waktu sekitar 30 menit sebelum dibuang. 

Limbah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan kerap berakhir di lautan, mengancam satwa liar.

Menurut PBB, dunia memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik baru setiap tahun, dengan sekitar 40 persen digunakan untuk kemasan sekali pakai.

Plastik yang terurai menjadi mikroplastik ditemukan dalam tubuh manusia, satwa laut, serta udara yang dihirup manusia.

Di tingkat global, lebih dari 100 negara tengah merundingkan perjanjian untuk mengatasi polusi plastik. 

Namun, perundingan di Korea Selatan akhir tahun lalu gagal mencapai kesepakatan, sehingga pembahasan akan dilanjutkan tahun ini. 

Baca Juga: Trump Ancam Batalkan Gencatan Senjata di Gaza Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera Israel