Kompas TV internasional kompas dunia

Kisruh Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol, KPK Korea Selatan Minta Polisi yang Lakukan Penahanan

Kompas.tv - 6 Januari 2025, 10:31 WIB
kisruh-penangkapan-presiden-yoon-suk-yeol-kpk-korea-selatan-minta-polisi-yang-lakukan-penahanan
Penyelidik CIO berada di luar rumah Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan untuk melakukan penangkapan, Jumat (3/1/2024). (Sumber: Yonhap)
Penulis : Haryo Jati | Editor : Gading Persada

SEOUL, KOMPAS.TV - Komite Pemberantas Korupsi (KPK) Korea Selatan telah meminta polisi mengambilalih penahanan Presiden Yoon Suk-yeol.

Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) telah membuat permintaan resmi pada Minggu (5/1/2025).

Dengan begitu kepolisian yang akan melakukan penangkapan terhadap Yoon Suk-yeol pada hari ini, Senin (6/1), yang merupakan batas akhir surat penangkapannya.

Baca Juga: Sebut Ukraina Lakukan Serangan Baru ke Kursk, Rusia: Usaha Hancurkan Pasukan Kiev Masih Dilakukan

“CIO telah mengirimkan kami surat resmi yang meminta kerja sama kami tanpa konsultasi lebih dahulu,” ujar pejabat kepolisian dikutip dari Yonhap.

“Kami sedang melakukan peninjauan hukum secara internal,” tambahnya.

Presiden Yoon Suk-yeol yang tengah dimakzulkan karena pengumuman Darurat Militer pada 3 Desember, diduga melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasan.

CIO sendiri memutuskan menunda eksekusi penahanan Yoon Suk-yeol, Jumat (3/1/2024).

Hal itu dilakukan setelah mereka berhadapan dengan pasukan pengawal Presiden di kediaman sang presiden yang dimakzulkan itu.

CIO telah bekerja sama dengan kepolisian dan unit investigasiKementerian Pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama atas Darurat Militer Yoon Sul-yeol.

Dengan surat penangkapan tersebut bakal kedaluwarsa di malam nanti, CIO diyakini akan membuat upaya kedua menangkap Yoon Suk-yeol, atau meminta perpanjangan surat penangkapan.

Baca Juga: Upaya Penangkapan Presiden Yoon Suk-Yeol Kian Tegang, Pengawal Presiden Tolak Panggilan Polisi

Sumber dari Yonhao mengatakan bahwa surat CIO itu memicu keluhan di dalam kepolisian bahwa lembaga itu mencoba mengalihkan tanggung jawabnya, setelah secara pasif melaksanakan surat perintah itu, Jumat lalu.

Tim hukum Yoon Suk-yeol telah menolak surat perintah tersebut karena dianggap ilegal dan tidak sah.

Dengan catatan, bahwa CIO secara teknis tidak berwenang untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan yang dihadapi Yoon Suk-yeol atas keputusan darurat militernya.


 




Sumber : Yonhap




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x