Media Korea Utara Bungkam soal Kisruh Darurat Militer di Korea Selatan, Ada Apa?

SEOUL, KOMPAS.TV - Media utama Korea Utara hingga Selasa (10/12/2024), belum melaporkan peristiwa deklarasi darurat militer di Korea Selatan pekan lalu ataupun dampaknya, termasuk upaya oposisi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol.

Presiden Yoon secara mengejutkan mengumumkan penerapan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam pekan lalu. 

Namun, keputusan itu hanya bertahan singkat setelah parlemen Korea Selatan, Majelis Nasional, memilih untuk menolak dekrit tersebut. 

Situasi tersebut sempat memicu protes besar-besaran di berbagai kota di Korea Selatan, diikuti oleh pengajuan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Sabtu (7/12/2024). Mosi tersebut gagal disahkan karena tidak memenuhi kuorum.

Meski peristiwa ini memicu perhatian luas di dalam negeri Korea Selatan, media Korea Utara memilih bungkam. 

Dilansir Yonhap, hingga Selasa pagi, Rodong Sinmun dan kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), tidak mempublikasikan satu pun laporan terkait isu ini.

Padahal, Rodong Sinmun, surat kabar utama yang ditujukan untuk audiens domestik, sebelumnya secara rutin memuat artikel-artikel kritis terhadap pemerintahan Yoon, termasuk liputan mengenai aksi-aksi protes anti-pemerintah di Korea Selatan.

Namun, sejak Kamis (5/12/2024) pekan lalu, publikasi semacam itu mendadak terhenti.

Sikap diam ini kontras dengan respons Korea Utara terhadap proses pemakzulan Presiden Korea Selatan sebelumnya, Park Geun-hye, pada 2016. 

Baca Juga: Oposisi Ingin Sidang Pemakzulan Yoon Suk-yeol Digelar Lagi, Partai Penguasa Korsel Justru Terpecah