Ketika itu, media Korea Utara, seperti Rodong Sinmun dan stasiun televisi Korean Central Television (KCTV), aktif melaporkan skandal penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan Park.
Mereka juga menyoroti secara terperinci aksi demonstrasi besar-besaran yang mendesak pengunduran dirinya.
Namun, dalam kasus deklarasi darurat militer oleh Yoon, media Korea Utara sama sekali tidak memberikan perhatian serupa.
Pakar menilai keputusan Korea Utara untuk tidak melaporkan isu ini merupakan langkah strategis.
Menurut Yang Moo-jin, Presiden University of North Korean Studies, pendekatan ini bertujuan untuk menghindari potensi provokasi yang dapat memperburuk hubungan dengan Korea Selatan.
"Menahan laporan terkait deklarasi darurat militer dan upaya pemakzulan bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap sistem internal rezim," ujar Yang.
Selain itu, Korea Utara berkemungkinan mempertimbangkan dampak sosial dari berita semacam itu terhadap opini publik di dalam negeri.
Informasi mengenai pergolakan politik di Korea Selatan, seperti deklarasi darurat militer yang kemudian ditolak oleh parlemen, dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan di antara masyarakat Korea Utara.
Baca Juga: Majelis Nasional Sahkan Investigasi Khusus atas Tuduhan Insureksi Presiden Korea Selatan
Sumber : Yonhap
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.