China Ungkap Cara Barat Menjajah Ekonomi Negara Global Selatan atau Global South

BEIJING, KOMPAS TV – Pertemuan ke-23 Dewan Kepala Pemerintahan Negara Anggota Shanghai Cooperation Organisation (SCO) diadakan pada 15 dan 16 Oktober di Islamabad, Pakistan.

Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri China, Li Qiang, pada Rabu 16 Oktober 2024, menekankan pentingnya memperdalam dan memperluas kerja sama dalam SCO. Li menegaskan bahwa SCO merupakan platform penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta mempromosikan pembangunan dan kemakmuran bagi semua negara. 

Ia menambahkan bahwa pada KTT Astana Juli lalu, Presiden China Xi Jinping bersama para pemimpin negara anggota SCO mencapai konsensus penting untuk bersama-sama membangun rumah bersama yang berlandaskan solidaritas dan saling percaya, kedamaian dan ketenangan, kemakmuran dan pembangunan, serta keadilan, sebagaimana dilaporkan oleh Xinhua News Agency.

Beberapa negara Barat, menurut China, berupaya merusak kerja sama di antara anggota SCO dengan menstigmatisasi organisasi ini. Misalnya, Bloomberg pada Juli lalu menerbitkan artikel berjudul "China dan Rusia Diam-diam Membangun Saingan NATO".

Secara historis menurut perspektif China, kekuatan Barat menggunakan cara kekerasan untuk melakukan penjajahan dan dominasi global, menempatkan negara-negara yang dijajah di dasar rantai industri, dan menjadikan mereka ketergantungan ekonomi pada penguasa Barat mereka.

Taktik ini menurut terus menjadi alat bagi beberapa negara Barat, seperti AS, untuk mengisap sumber daya negara lain hingga hari ini. Setelah memperoleh kemerdekaan politik, banyak negara di Global South yang berusaha melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi yang mendalam pada Barat, masih terus menderita dari penindasan ekonomi oleh mantan penjajah mereka. Penindasan ini menjadi “belenggu tak terlihat” yang ditempatkan Barat pada pasar yang sedang berkembang.

Bagaimana “belenggu tak terlihat” ini bekerja? Dalam artikel ini, Global Times mengulas pandangan China tentang bagaimana Barat memanfaatkan keunggulannya dalam penetapan aturan, akses pasar, dan kampanye disinformasi untuk menekan ekonomi negara-negara berkembang, guna mempertahankan hegemoni dalam sistem ekonomi global. Global Times adalah salah satu media resmi China. 

Baca Juga: China dan Rusia Bersatu untuk Dunia Multipolar yang Adil, Apa Maksudnya?

Manipulasi Aturan

Barat telah lama memegang posisi dominan dalam pembentukan aturan ekonomi dan perdagangan internasional, yang menentukan nasib banyak negara berkembang.

Saat ini, seiring dengan semakin terbukanya kekurangan dari aturan yang ada dalam melindungi kepentingan Barat, di saat globalisasi semakin mendalam dan ekonomi yang sedang berkembang terus bangkit, Barat mencoba menulis ulang aturan permainan di berbagai bidang, untuk lebih membatasi ruang dan peluang pembangunan negara berkembang.

Dalam bidang hak kekayaan intelektual (HAKI), beberapa negara Barat dianggap memanfaatkan keunggulan teknologi dan ekonomi mereka untuk mendorong serangkaian standar perlindungan yang ketat guna mempertahankan monopoli teknologi mereka melalui jalur hukum.

AS, misalnya, mengesahkan “Protecting American Intellectual Property Act of 2022” untuk memperluas cakupan perlindungan HAKI-nya dan meningkatkan sanksi sepihak sebagai alat untuk menghambat perkenalan teknologi dan peningkatan industri di beberapa negara berkembang.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa undang-undang ini memberikan sanksi terhadap "orang asing" yang "terlibat dalam pencurian besar-besaran" dari warga AS, dan "untuk tujuan lain." Meskipun undang-undang tersebut tidak secara spesifik menargetkan negara tertentu, pernyataan pers dari Senator Chris Van Hollen, yang mensponsori undang-undang tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa China adalah target utama dari undang-undang tersebut, menurut laporan media.

Sah-sah saja bagi AS untuk melindungi kepentingan sah pemilik hak kekayaan intelektual mereka. Namun, dengan memonopoli kekuasaan untuk menentukan apa yang dianggap sebagai “kepentingan sah,” AS memaksa negara lain untuk mematuhi undang-undang mereka dan memberlakukan yurisdiksi jangka panjang, sehingga berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan hegemoni ekonomi globalnya, kata para pakar ekonomi dan hubungan internasional yang diwawancarai oleh Global Times.

Kebijakan hak kekayaan intelektual AS menganut pragmatisme, proteksionisme, dan hegemonisme. Ini bertentangan dengan niat awal dari sistem perlindungan hak kekayaan intelektual internasional, kata mereka.

Baca Juga: AS Bantah Netralitas China pada Konflik Rusia-Ukraina: Mereka Bantu Moskow

Menurut China, AS tidak hanya memaksa mitra dagangnya untuk mengadopsi “standar Amerika,” tetapi juga berusaha mempromosikan standar ini dalam kerangka kerja internasional. Selama Putaran Uruguay, putaran ke-8 negosiasi perdagangan multilateral (MTN) dalam kerangka Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), AS bekerja sama dengan negara maju lainnya untuk memasukkan isu hak kekayaan intelektual ke dalam GATT, yang menghasilkan Perjanjian WTO tentang Aspek Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS).

TRIPS menggunakan pendekatan “satu aturan untuk semua” dalam standar hak kekayaan intelektual bagi negara-negara di berbagai tingkat perkembangan, mencerminkan internasionalisasi ketentuan Khusus 301 AS, sebuah proses tinjauan tahunan yang dipimpin oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Ini memerlukan tinjauan tahunan terhadap praktik perlindungan hak kekayaan intelektual dan akses pasar di negara-negara asing.

Dalam bidang kebijakan industri, beberapa negara Barat juga memberlakukan langkah-langkah eksklusif dan diskriminatif untuk memastikan posisi dominan mereka dalam rantai industri global. Undang-undang seperti “Inflation Reduction Act” dan “CHIPS and Science Act” dianggap sebagai refleksi dari kecenderungan proteksionis kuat AS terhadap industri teknologi tinggi.

Dalam hal tata kelola global, Barat telah memanipulasi organisasi internasional dan lembaga-lembaga khusus untuk menjaga ketertiban ekonomi internasional yang menguntungkan kepentingan mereka.

Pada tahun 2020, Indonesia, produsen nikel utama, memberlakukan larangan ekspor bijih nikel untuk mempromosikan pengembangan industri nikel domestiknya. Sebagai tanggapan, Uni Eropa (UE) mengajukan keluhan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menang dalam putusan panel pada tahun itu.

Pemerintah Indonesia kemudian mengkritik UE karena menggunakan aturan WTO untuk menghambat perkembangannya dan mengajukan banding. Namun, banding Indonesia hingga kini masih tertunda karena kelumpuhan badan banding WTO.

Baca Juga: Xi Jinping Kunjungi Provinsi Dekat Taiwan usai China Gelar Latihan Militer Besar

Meningkatkan Ambang Batas

Dibandingkan dengan penjarahan kekerasan dan kontrol langsung di era kolonial, kini Barat telah beralih ke metode yang lebih terselubung. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan standar perlindungan lingkungan untuk akses pasar, yang tak terhindarkan meningkatkan hambatan bagi negara berkembang dalam transformasi ekonomi dan peningkatan industri mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara Barat kembali menaikkan ambang batas perlindungan lingkungan dengan alasan kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim. Sambil memindahkan industri beremisi tinggi ke negara berkembang, mereka memberlakukan langkah-langkah "hukuman" pada sisi produksi, bukan sisi konsumsi, dengan alasan emisi tinggi sebagai penyebabnya.

Negara maju memanfaatkan posisi dominan mereka di panggung internasional untuk mengubah masalah emisi karbon menjadi alat politik dan ekonomi guna mempertahankan keunggulan global mereka. Dari perspektif tanggung jawab historis, negara maju telah mengakumulasi emisi karbon yang signifikan selama proses industrialisasi mereka.

Namun, kebijakan emisi karbon yang didominasi oleh negara maju mendorong standar dan garis waktu emisi yang seragam, tanpa memperhitungkan perbedaan tahap perkembangan negara-negara. Pendekatan ini secara efektif membatasi proses industrialisasi dan potensi pertumbuhan ekonomi negara berkembang, menurut para ahli.

Pada tahun 2023, UE meluncurkan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) untuk mengenakan tarif tinggi pada produk impor yang intensif karbon. Inggris dan AS dilaporkan juga berencana memperkenalkan kebijakan serupa.

Baca Juga: Menhan China dan Rusia Perkuat Kerja Sama Militer, AS dan Barat Makin Ketar-ketir

Namun, kebijakan seperti CBAM tampaknya tidak banyak mendorong pengurangan emisi global, tetapi berdampak negatif pada perdagangan global, dan mempengaruhi proses transisi rendah karbon di negara-negara Global South.

“Secara makro, CBAM dapat berdampak negatif pada ekonomi negara berkembang tertentu, sehingga memperburuk kesenjangan pendapatan antara negara maju dan negara berkembang,” kata ringkasan pandangan seminar tertutup di CBAM yang diadakan oleh Lab Keuangan Hijau dan Makro di Universitas Peking pada April 2023.

Studi tahun 2023 yang dirilis oleh London School of Economics and Political Science mengungkapkan bahwa Afrika akan menanggung beban CBAM, karena dapat kehilangan hingga 25 miliar dolar AS per tahun sebagai dampak langsung dari mekanisme tersebut.

CBAM dapat menyebabkan penurunan ekspor aluminium dari Afrika ke UE hingga 13,9 persen, dan besi serta baja hingga 8,2 persen, menurut laporan studi tersebut. Studi tersebut mencatat bahwa proses CBAM memperkenalkan hambatan administratif untuk akses pasar oleh negara-negara Afrika, yang secara historis berjuang untuk mengakses pasar Eropa.

Awal tahun ini, Komisi Eropa menyetujui Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD), yang mewajibkan perusahaan untuk menyelidiki risiko terkait hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasokan mereka dan mengambil tindakan yang sesuai.

Dengan CSDDD dan CBAM, langkah-langkah UE ini “menimbulkan tekanan baru,” kata Jodie Keane, peneliti senior di Overseas Development Institute di London. “Ini adalah bagian dari ‘tekanan hijau’ yang saat ini mempengaruhi produsen Afrika. Hanya untuk mempertahankan status quo, bahkan peningkatan biaya kepatuhan 1 persen untuk negara-negara kurang berkembang diterjemahkan menjadi ratusan juta euro,” katanya dalam sebuah artikel yang diterbitkan Financial Times pada Maret.

Baca Juga: Beijing: Arab Saudi Jadi Prioritas Diplomasi China di Timur Tengah

Kebohongan Tidak Akan Berhasil

Barat juga memanfaatkan dominasinya dalam wacana global untuk menstigmatisasi negara-negara berkembang yang berhasil melakukan peningkatan industri meskipun terhambat oleh standar dan aturan Barat, dengan tujuan untuk lebih menahan dan menekan negara-negara tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS dan negara Barat lainnya mulai menuduh China memiliki "kapasitas berlebih". Mereka mengklaim bahwa industri energi hijau China dan banyak industri lain mengancam dan merusak pasar global sambil memberlakukan tarif tinggi pada produk-produk China terkait, tanpa memperhatikan kenyataan bahwa sebenarnya ada kekurangan kapasitas energi hijau yang berkualitas tinggi di seluruh dunia untuk menghadapi perubahan iklim.

Beberapa negara Barat tidak hanya membuat konsep palsu untuk menekan negara berkembang, tetapi juga memecah belah mereka. Untuk mempertahankan kontrol atas kerjasama pembangunan internasional, beberapa negara Barat telah menyusun berbagai narasi palsu dan mempromosikannya secara besar-besaran, berulang kali mengangkat konsep-konsep yang menyesatkan seperti "jebakan utang," untuk merusak kerjasama antara negara-negara Global South.

Mereka juga mengklaim bahwa China sedang mentransfer "kapasitas produksi yang tertinggal" ke wilayah seperti Afrika, yang menyebabkan polusi. Namun kenyataannya, kerjasama kapasitas China dengan negara berkembang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka, sepenuhnya menghormati pendapat mereka, dan mempertimbangkan faktor lingkungan. China juga secara aktif terlibat dalam kerjasama energi baru dengan negara-negara berkembang, dan industri energi baru China telah memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi hijau di banyak negara berkembang dan diterima dengan baik oleh mereka.

Meskipun berbagai strategi yang diterapkan oleh AS dan negara-negara Barat lainnya untuk memblokir peningkatan industri negara-negara Global South, semakin banyak negara-negara ini yang memanfaatkan sumber daya, populasi, dan keunggulan pasar mereka untuk mempromosikan pelatihan sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan teknologi, dan berusaha meningkatkan tingkat pembangunan industri domestik mereka.

Pada November 2023, Burkina Faso memulai konstruksi refinery emas pertamanya, yang dijadwalkan beroperasi pada musim gugur 2024. Pada saat yang sama, Mali menandatangani perjanjian dengan Rusia untuk membangun refinery kedua, dengan kapasitas 200 ton per tahun.

Baca Juga: Beijing Kecam Washington: Isu Ancaman Nuklir China Hanya Dalih untuk Memperluas Arsenal Nuklir AS

Segitiga litium yang melibatkan Argentina, Bolivia, dan Chile di Amerika Selatan juga dengan cepat mengembangkan industrinya dengan mengembangkan teknik ekstraksi yang inovatif dan membangun pabrik karbonat litium untuk meningkatkan nilai tambah produk litium mereka. Pada bulan Juli, sebuah pabrik produksi litium ramah lingkungan diresmikan di Argentina.

Pada saat yang sama, negara-negara Global South sedang memperkuat kerjasama untuk memperkuat kemampuan teknologi dan pengembangan industri mereka melalui mekanisme multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, kelompok BRICS, dan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO).

Mekanisme dan platform ini sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kerjasama, mempromosikan transformasi pembangunan mereka di tengah penindasan yang dilakukan oleh AS dan negara-negara Barat, menurut Bai Ming, seorang peneliti di Akademi Perdagangan Internasional dan Kerjasama Ekonomi China.

Melalui konteks saat ini, dengan tren de-globalisasi yang semakin meningkat, mekanisme kerjasama seperti BRI dan SCO berusaha membebaskan negara-negara berkembang dari bentuk globalisasi yang sebelumnya didominasi oleh Barat, kata Bai dalam wawancara dengan Global Times.

Banyak negara berkembang awalnya memasuki globalisasi sebagai pengikut negara maju untuk berbagi pekerjaan "kotor, sulit, dan melelahkan" untuk mereka. Tetapi peluang bagi negara-negara berkembang sangat terbatas. Ke depan, setiap negara seharusnya menjadi peserta, bukan hanya pengikut negara maju dalam globalisasi, kata Bai.

Negara-negara berkembang dapat membangun mekanisme mereka sendiri untuk menciptakan lebih banyak manfaat bagi diri mereka sendiri, sehingga meningkatkan status mereka di komunitas internasional dan meningkatkan pengaruh mereka. Hal ini juga dapat membawa peluang pembangunan bagi negara-negara maju, tambahnya.