Taliban Tolak Akui Keabsahan Sederet Misi Diplomatik dan Konsuler Afghanistan di Luar Negeri

ISLAMABAD, KOMPAS TV - Taliban menolak mengakui banyak misi diplomatik Afghanistan di luar negeri, Selasa (30/7/2024).

Taliban menyatakan tidak akan menghormati paspor, visa, dan dokumen lain yang dikeluarkan diplomat yang terkait pemerintahan lama Afghanistan dukungan Barat, seperti laporan Associated Press.

Ini adalah langkah terbaru Taliban untuk mengambil alih kendali misi diplomatik sejak mereka kembali berkuasa pada tahun 2021. 

Banyak pemimpin mereka terkena sanksi dan tidak ada negara yang mengakui mereka sebagai penguasa sah Afghanistan.

Kursi Afghanistan di Perserikatan Bangsa-Bangsa  PBB juga masih dipegang oleh pemerintahan lama yang dipimpin Ashraf Ghani.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial X, Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh misi di London, Berlin, Belgia, Bonn, Swiss, Austria, Prancis, Italia, Yunani, Polandia, Australia, Swedia, Kanada, dan Norwegia tidak lagi diakui dan bahwa kementerian "tidak bertanggung jawab" atas dokumen-dokumen tersebut.

Dokumen yang tidak lagi diakui termasuk paspor, stiker visa, akta, dan pengesahan.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Afghanistan Makin Aman usai Taliban Berkuasa: Tidak Ada Lagi Ketakutan

Kementerian menulis bahwa orang-orang di negara-negara tersebut perlu mendatangi kedutaan dan konsulat yang dikendalikan oleh Pemerintah Emirat Islam Afghanistan yang dikuasai Taliban.

"Semua warga negara Afghanistan yang tinggal di luar negeri dan warga negara asing dapat mengunjungi misi politik dan konsuler IEA di negara-negara lain, selain misi yang disebutkan di atas, untuk mengakses layanan konsuler," tulis pernyataan tersebut.

Pada Maret 2023, Taliban mengatakan mereka mencoba mengambil alih lebih banyak kedutaan besar Afghanistan di luar negeri. 

Juru bicara utama mereka, Zabihullah Mujahid, mengatakan bahwa pemerintahan telah mengirim diplomat ke setidaknya 14 negara.

Kedutaan Afghanistan di Spanyol dan Belanda pada Oktober lalu menekankan bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas Taliban di Kabul, setelah Taliban menangguhkan layanan konsuler di kedutaan besar di London dan Wina karena "kurangnya transparansi dan kerja sama."

Beberapa negara masih mempertahankan misi diplomatik aktif di Afghanistan, termasuk Pakistan dan China.

Pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah hambatan besar bagi Taliban untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai pemerintah sah negara tersebut.

Mereka telah menghentikan pendidikan perempuan di atas kelas enam dan melarang perempuan dari banyak pekerjaan dan sebagian besar ruang publik.

Baca Juga: Rusia Bakal Hapus Taliban dari Daftar Teroris, Kabul Sambut Baik

Dalam laporan yang diterbitkan Selasa, misi PBB di Afghanistan mengatakan bahwa pejabat intelijen pada bulan Mei secara paksa menutup kantor sebuah kelompok non-pemerintah yang dipimpin oleh perempuan karena mengizinkan beberapa karyawan perempuannya untuk secara fisik datang bekerja.

Lembaga non-pemerintah tersebut diizinkan untuk dibuka kembali beberapa hari kemudian setelah menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan karyawan perempuan untuk datang ke kantor, menurut laporan terbaru misi tersebut tentang hak asasi manusia di negara tersebut. Laporan tersebut tidak mengungkapkan lokasi untuk "alasan perlindungan."

Laporan itu juga mengatakan bahwa di Provinsi Zabul selatan, pejabat dari polisi moralitas Taliban memberitahu perusahaan transportasi dan komandan pos pemeriksaan bahwa perempuan dilarang bepergian tanpa wali laki-laki.

"Mereka memperingatkan bahwa mereka yang melanggar perintah akan menghadapi konsekuensi berat," tambah laporan tersebut.

Tidak ada komentar langsung dari pihak Taliban mengenai laporan misi tersebut.