Politikus Korea Selatan Sebut Dominasi Perempuan Sebabkan Meningkatnya Kasus Bunuh Diri Pria

Reaksi keras dari masyarakat Korea Selatan terhadap pernyataan Kim tidak terhindarkan. Media sosial dipenuhi dengan kritik atas pernyataannya yang dianggap tidak berdasar dan misoginis. 

Partai Keadilan Korea juga turut mengkritik Kim dan menuntut agar ia menarik kembali pernyataannya dan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap akar masalah yang sebenarnya.

Kim, yang merupakan anggota dari Partai Demokrat, mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud mengkritik masyarakat yang didominasi oleh perempuan, melainkan hanya menyampaikan pandangan pribadinya tentang beberapa konsekuensi dari fenomena ini. 

Namun, pernyataannya menambah daftar proposal politik yang kontroversial dan tidak berdasar dalam menangani isu-isu sosial yang mendesak di Korea Selatan, termasuk masalah kesehatan mental, kekerasan gender, dan angka kelahiran terendah di dunia.

Sebelumnya, seorang anggota Dewan Kota Seoul lainnya berusia enam puluhan juga mencetuskan kontroversi dengan artikel-artikelnya yang menganjurkan agar perempuan muda lebih banyak melakukan senam dan latihan otot panggul untuk meningkatkan angka kelahiran. 

Sementara itu, sebuah lembaga pemikir pemerintah merekomendasikan agar anak perempuan mulai bersekolah lebih awal dibandingkan anak laki-laki, agar kelas-kelasnya lebih tertarik satu sama lain pada saat mereka siap untuk menikah.

"Komentar seperti ini mencerminkan betapa merajalelanya sikap misogini di Korea Selatan," ungkap Yuri Kim, direktur Serikat Perdagangan Perempuan Korea. 

Dia menyalahkan para politisi dan pembuat kebijakan yang lebih memilih menjadikan perempuan sebagai kambing hitam daripada berupaya memahami tantangan yang dihadapi mereka.

Sebagai informasi, saat ini perempuan  menyumbang 20% dari anggota parlemen Korea Selatan dan 29% dari seluruh anggota dewan kota. 

Dilansir dari BBC, Dewan Kota Seoul menyatakan bahwa tidak ada proses peninjauan untuk konten yang dipublikasikan oleh politisi di situs web resminya kecuali konten tersebut ilegal. 

Mereka menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh atas konten yang mereka hasilkan, dan dapat menghadapi konsekuensi politik dalam pemilihan berikutnya. 

Baca Juga: Kim Jong Un Kian Dikultuskan, Pejabat Korea Utara Mulai Pakai Pin dengan Gambar Wajahnya