80 Negara Sepakati Pernyataan Bersama di KTT Perdamaian Ukraina di Swiss, Indonesia Ogah Ikutan

Para analis mengatakan konferensi dua hari ini kemungkinan tidak akan berdampak konkret untuk mengakhiri perang karena Rusia, negara yang memimpin dan melanjutkan perang, tidak diundang. Sekutunya yang penting, China, tidak hadir, dan Brasil, yang hadir sebagai pengamat, telah berusaha mencari jalur alternatif menuju perdamaian.

Tiga tema, yaitu keselamatan nuklir, keamanan pangan, dan pertukaran tahanan menjadi fokus dalam pernyataan akhir.

"Ini adalah kondisi minimum untuk negosiasi dengan Rusia, merujuk pada banyaknya area perbedaan antara Kiev dan Moskow yang akan sulit diatasi," jelas Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.

Baca Juga: Hanya Dua Pemimpin Asia Hadiri KTT Perdamaian Ukraina, Indonesia Bahkan Cuma Kirim Dubes di Swiss

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyebutkan sehari sebelumnya bahwa negaranya yang kaya di Teluk telah mengadakan pembicaraan dengan delegasi Ukraina dan Rusia tentang penyatuan kembali anak-anak Ukraina dengan keluarga mereka, yang sejauh ini telah mengembalikan 34 anak.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, berbicara kepada wartawan hari Sabtu, mengatakan bahwa akan membutuhkan usaha dan negara-negara harus melanjutkan upaya negara-negara seperti Qatar.

"Diperlukan sorotan dari komunitas internasional, bukan hanya dari Amerika Serikat atau Eropa, tetapi juga dari suara-suara tidak biasa mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rusia di sini sangat tidak dapat diterima dan harus dibalik," ungkap Sullivan.

Baca Juga: 90 Negara Diklaim Bakal Hadir dalam KTT Perdamaian Ukraina di Swiss, Rusia Disebut Bakal Absen

Pemerintah Ukraina percaya bahwa 19.546 anak telah dideportasi atau dipindahkan paksa, dan Komisioner Hak Anak Rusia, Maria Lvova-Belova, sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya 2.000 anak diambil dari panti asuhan Ukraina.

"Sebagai seorang ayah tiga anak, saya sangat prihatin dengan ribuan anak Ukraina yang dipindahkan paksa ke Rusia atau wilayah Ukraina yang diduduki Rusia," sambung Perdana Menteri Montenegro, Milojko Spajic.

"Kita semua di meja ini perlu melakukan lebih banyak agar anak-anak Ukraina kembali ke Ukraina," tambah Spajic.