AS Desak Hamas Terima Proposal Gencatan Senjata, padahal Netanyahu yang Menolak Berulang Kali

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken mendesak Hamas untuk menerima proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diajukan negaranya.

Padahal, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berulang kali menolak usulan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dia pun ngotot untuk melanjutkan serangan brutalnya ke Gaza.

Blinken mengatakan pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Senin (10/6/2024) sudah terang benderang menunjukkan bahwa dunia mendukung usulan gencatan senjata yang didukung AS tersebut.

"Semua suara telah masuk, kecuali satu suara, dan itu adalah Hamas," kata Blinken kepada wartawan di Tel Aviv, Selasa (11/6/2024), setelah bertemu dengan pejabat Israel.

Dia mengeklaim Netanyahu sudah "menegaskan kembali komitmennya" terhadap proposal gencatan senjata tersebut saat mereka bertemu pada Senin (10/6/2024) malam.

Hamas dan Otoritas Palestina menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata di Gaza, yang diadopsi hari Senin.

Baca Juga: Hamas dan Otoritas Palestina Sambut Resolusi Dewan Keamanan PBB soal Gencatan Senjata di Gaza

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan usai Dewan Keamanan mengambil keputusan, Hamas mengatakan mereka "menyambut apa yang termasuk dalam resolusi Dewan Keamanan, yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan (pasukan Israel) sepenuhnya, pertukaran tawanan, [dan] rekonstruksi."

Hamas juga menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan mediator untuk terlibat dalam negosiasi tidak langsung mengenai "prinsip-prinsip resolusi yang konsisten dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami."

Blinken mengatakan tanggapan Hamas terhadap pemungutan suara PBB adalah "harapan," tetapi para mediator masih menunggu kabar dari para pemimpin kelompok itu di Gaza.

"Itu yang penting. Dan itu yang belum kita miliki. Dan itulah mengapa saya katakan kita masih menunggu. Semua orang sudah mengatakan ya, kecuali Hamas [yang belum]," ujar Blinken.

Sementara Netanyahu telah berulang kali menolak usulan gencatan senjata yang meliputi kesepakatan pertukaran tananan.

Pada 7 Mei 2024, misalnya, Netanyahu secara terbuka menolak usulan gencatan senjata di Gaza, yang sudah diterima oleh Hamas.

Sehari sebelumnya, Hamas menyatakan menerima usulan gencatan senjata yang diajukan Qatar dan Mesir.

"Israel tidak dapat menerima usulan yang membahayakan keselamatan warga negara kami dan masa depan negara kami," kata Netanyahu dalam sebuah pesan video, dikutip Anadolu.

Dia menuding "usulan Hamas" bertujuan "untuk menyabotase masuknya pasukan kami ke Rafah."

Dia mengatakan usulan gencatan senjata tersebut "sangat jauh dari tuntutan vital Israel."

Ini bukan pertama kalinya Netanyahu menolak usulan gencatan senjata. Pada 7 Februari 2024, Netanyahu juga menolak usulan gencatan senjata yang diajukan Hamas.

Baca Juga: Menlu AS Klaim Netanyahu Setuju Usulan Gencatan Senjata di Gaza

Dilansir BBC, Netanyahu mengatakan negosiasi dengan Hamas "tidak menuju ke mana-mana" dan menyebut syarat gencatan senjata yang diajukan sebagai "aneh."

Usulan gencatan senjata Hamas tersebut meliputi penghentian pertempuran selama 45 hari yang diikuti dengan pertukaran tahanan, penarikan pasukan Israel, dan dimulainya pembangunan kembali rumah sakit dan kamp pengungsi.

Pada Senin (10/6/2024), seusai Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan gencatan senjata yang didukung AS, perwakilan Israel di PBB menyatakan akan meneruskan operasi militer di Gaza dan menolak terlibat negosiasi dengan Hamas.

Dilansir CNN, perwakilan Israel, Reut Shapir Ben-Naftaly, mengatakan dalam pertemuan di Dewan Keamanan bahwa negaranya ingin "memastikan Gaza tidak menimbulkan ancaman terhadap Israel di masa depan."

Dia mengatakan perang tidak akan berakhir hingga seluruh tawanan dipulangkan dan Hamas "dibongkar" serta menuding Hamas menggunakan "negosiasi tanpa akhir... sebagai alat untuk mengulur waktu."

Pada November tahun lalu, Hamas menawarkan pembebasan 50 tawanan Israel sebagai imbalan atas gencatan senjata 5 hari. Namun, The New York Times melaporkan, tawaran tersebut ditolak Israel.

Usulan gencatan senjata terbaru diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden akhir bulan lalu. Proposal tersebut menyerukan rencana tiga tahap di mana Hamas akan membebaskan sisa tahanan Israel yang ditahan di Gaza sebagai imbalan atas gencatan senjata yang langgeng dan penarikan pasukan Israel.

Sementara Hamas menuntut di antaranya gencatan senjata permanen, pembebasan tahanan Palestina yang jumlahnya ribuan di Israel, dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza sepenuhnya.

Hamas disebut masih menahan sekitar 120 tahanan Israel, sepertiganya diyakini sudah meninggal di tengah bombardir Israel ke Gaza.

Sementara ada ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, yang ditahan Israel bahkan sebelum 7 Oktober 2023. Banyak dari mereka yang ditahan tanpa dakwaan.

Biden mengajukan usulan gencatan senjata sebagai proposal Israel dan mendesak Hamas untuk menerimanya.

Namun Netanyahu secara terbuka membantah aspek kunci dari proposal tersebut, dengan mengatakan Israel tidak akan mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas dan mengembalikan semua tahanan Israel yang ditahan di Gaza.

Hamas belum secara resmi menanggapi proposal tersebut. Juru bicara Hamas, Jihad Taha, Selasa (11/6/2024), mengatakan "upaya terus dilakukan untuk mempelajari dan mengklarifikasi beberapa hal untuk memastikan pelaksanaannya oleh pihak Israel."

Dia mengatakan Israel "menunda dan menunda serta menciptakan hambatan dengan tujuan melanjutkan agresi."

Pada Senin, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui proposal tersebut, dengan 14 dari 15 anggota memberikan suara mendukung dan Rusia abstain.

Resolusi tersebut menyerukan Israel dan Hamas "untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat."

Hamas pada Selasa mengatakan salah satu komandannya di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel, tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel.

Sementara Israel mengatakan empat tentaranya tewas dalam ledakan di Rafah di Jalur Gaza.