Malaysia Bela Langkah Pembongkaran Rumah Suku Bajau Laut di Sabah, Wilayah Taman Nasional

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Pemerintah negara bagian Sabah hari Jumat (7/6/2024) membela langkah pengusiran dan pembongkaran pemukiman suku Bajau Laut di kawasan Taman Laut Nasional Sabah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan di Taman Nasional.

Sebelumnya, aktivis hak asasi manusia mengecam pengusiran ratusan suku nomaden laut setelah rumah panggung mereka di taman laut Malaysia di Pulau Borneo dihancurkan.

Menteri Pariwisata, Kebudayaan, dan Lingkungan Sabah Christina Liew hari Jumat mengatakan operasi tersebut dilakukan sesuai dengan hukum. Dia mengatakan pemberitahuan evakuasi telah dikirim sebulan lalu ke 273 "pemukiman tidak sah" di pulau-pulau di Taman Laut Tun Sakaran, yang terkenal dengan air jernih dan tempat menyelamnya.

Pejabat Malaysia mengatakan kegiatan memancing, mendirikan bangunan tanpa izin, dan bertani di area taman laut nasional yang dilindungi melanggar undang-undang negara bagian dan memberi wewenang kepada Sabah Parks untuk mengambil tindakan yang sesuai.

Dalam operasi selama tiga hari sejak Selasa, dia mengatakan pihak berwenang menghancurkan 138 bangunan ilegal. Dia mengatakan polisi memberitahunya bahwa beberapa orang membakar rumah mereka sendiri untuk mendapatkan simpati dan perhatian di media sosial.

"Operasi ini dilakukan karena masalah keamanan," kata Liew dalam sebuah pernyataan, mengutip insiden penembakan dan kegiatan kriminal lintas batas di daerah tersebut. Dia tidak merinci lebih lanjut. Kota Semporna di Sabah hanya berjarak sebentar naik perahu dari Filipina selatan. 

Kelompok advokasi sosial Borneo Komrad mengatakan di halaman Facebook-nya bahwa orang Bajau Laut, komunitas semi-nomaden yang sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraan, kini menjadi tunawisma setelah pihak berwenang menghancurkan dan membakar rumah dan perahu mereka.

Dikenal sebagai gipsi laut, komunitas Bajau Laut tinggal di rumah panggung di desa terapung atau di perahu kayu di lepas pantai timur negara bagian Sabah. Meskipun keberadaan mereka di wilayah ini telah tercatat selama berabad-abad, banyak Bajau Laut tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah.

Baca Juga: Malaysia Usir 500 Warga Bajau Laut di Sabah dalam Penindakan terhadap Migran

Aktivis lokal menyerukan solusi yang lebih manusiawi. Kelompok hak asasi Pusat Komas mengatakan negara bagian harus menangani masalah dokumentasi untuk memastikan bahwa orang Bajau Laut menerima perlakuan yang adil dan akses ke layanan penting.

Mukmin Nantang, yang memimpin Borneo Komrad, mengatakan di Facebook bahwa keluarga yang diusir sekarang tidur di pantai atau di sisa-sisa rumah mereka, kelaparan dan kebingungan. "Tidak ada kompensasi dan tidak ada alternatif lain untuk menemukan tempat tinggal bagi mereka," katanya.