WASHINGTON, KOMPAS.TV - Israel disebut selalu menerima 'perlakuan istimewa' dari pejabat Amerika Serikat (AS) setiap kali ada pemeriksaan tuduhan pelanggaran militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Hal ini diungkapkan seorang mantan pejabat senior AS yang lama memimpin kantor pengawasan atas kepatuhan HAM oleh militer asing yang menerima bantuan militer AS, Charles O. Blaha, Rabu (24/4/2024).
Hal ini dinyatakannya ketika pemerintahan Joe Biden menghadapi tekanan keras atas perlakuan sekutunya, Israel, terhadap warga sipil Palestina selama perang Israel melawan Hamas di Gaza. Dan yang membuat penting adalah siapa yang mengatakannya: Charles O. Blaha.
Sebelum meninggalkan jabatannya pada bulan Agustus, Blaha adalah direktur kantor keamanan dan HAM Departemen Luar Negeri AS yang terlibat secara langsung dalam memastikan, bahwa militer asing yang menerima bantuan militer Amerika mematuhi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia AS dan internasional.
Blaha mengatakan kepergiannya dari Departemen Luar Negeri setelah puluhan tahun berdinas tidak terkait dengan hubungan keamanan AS-Israel.
Dia adalah pejabat Departemen Luar Negeri senior kedua yang menegaskan setiap kali menyangkut Israel, AS enggan menegakkan hukum yang diperlukan bagi militer asing yang menerima bantuan Amerika.
"Dalam pengalaman saya, Israel mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada negara lain," kata Blaha. "Dan terkadang ada penghormatan yang berlebihan yang diberikan kepada Israel ketika AS menanyakan tentang tuduhan pelanggaran Israel terhadap warga Palestina," tambahnya.
Blaha berbicara kepada wartawan dalam acara di mana dia dan anggota lain dari sebuah panel tidak resmi yang dibentuk sendiri oleh mantan pejabat sipil dan militer senior AS merilis laporan yang menunjukkan kematian warga sipil dalam serangan udara tertentu di Gaza.
Baca Juga: Senat AS Setujui Bantuan Militer Rp276 Triliun untuk Israel, Netanyahu Semringah
Mereka mengatakan ada bukti yang "meyakinkan dan kredibel" bahwa pasukan Israel telah bertindak secara ilegal.
Komentar Blaha menyerupai pendapat mantan pejabat Departemen Luar Negeri lainnya yang juga anggota panel, Josh Paul, yang mengundurkan diri pada bulan Oktober dari jabatan direktur yang mengawasi transfer senjata ke militer negara lain sebagai protes terhadap AS yang terburu-buru memberikan senjata kepada Israel di tengah perangnya di Gaza.
Ditanya tentang tuduhan dari kedua pihak itu, juru bicara Departemen Luar Negeri, Vedant Patel, mengatakan "tidak ada standar ganda, dan tidak ada perlakuan istimewa."
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.