Gedung Putih Kecam Konferensi Pemukiman Ilegal di Gaza, Menhan Israel Jamin Itu Tidak Akan Terjadi

Gallant bertemu minggu lalu dengan Duta Besar AS untuk Israel Jack Lew dan utusan AS untuk urusan kemanusiaan David Satterfield untuk membahas situasi di Gaza, kata pejabat Israel dan AS.

Lew dan Satterfield bertanya kepada Gallant apakah zona penyangga itu dasar untuk pemukiman. Mereka menekankan pernyataan publik Menteri Luar Negeri Tony Blinken yang menolak perubahan apa pun di wilayah Gaza dan menentang setiap kerusakan pada infrastruktur sipil, kata pejabat tersebut.

Gallant berkomitmen dia tidak akan membiarkan pembangunan kembali pemukiman di Gaza dan menekankan bahwa zona penyangga itu hanya sementara dan hanya untuk tujuan keamanan, menurut pejabat senior Israel dan dua pejabat AS.

Baca Juga: Amerika Serikat Tolak Pernyataan Menteri Israel soal Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Oded Basyuk, kepala cabang operasi IDF yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan Pasukan Israel tidak akan membiarkan warga sipil Israel memasuki zona penyangga karena itu akan bertentangan dengan tujuan keamanan, kata pejabat senior Israel.

Kementerian Pertahanan Israel tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sebelumnya telah menyatakan bahwa Israel tidak berencana untuk secara permanen "merebut kembali" Jalur Gaza.

Namun dua belas menteri Israel, termasuk tiga dari partai Likud Netanyahu, berpartisipasi dalam konferensi di Yerusalem pada hari Minggu, (28/1/2024) yang menyerukan pembangunan kembali pemukiman di Gaza dan mendorong pengusiran penduduk Palestina dari enklaf tersebut.

Delapan belas anggota parlemen koalisi juga berpartisipasi dalam konferensi itu, yang merupakan demonstrasi politik terbesar dukungan untuk membangun kembali pemukiman di Gaza dan pemindahan penduduk Palestina enklaf tersebut, sejak serangan teroris 7 Oktober.

Anggota kabinet perang Benny Gantz dan Gadi Eizenkot mengutuk konferensi tersebut.

Netanyahu mengatakan anggota Likud yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut berhak atas kebebasan berbicara dan menekankan bahwa kabinet menentukan kebijakan Israel.