Gedung Putih Kecam Konferensi Pemukiman Ilegal di Gaza, Menhan Israel Jamin Itu Tidak Akan Terjadi

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Pemerintahan Joe Biden "terganggu oleh laporan dan pernyataan dari konferensi di Yerusalem kemarin yang mendorong pemukiman ulang di Gaza, yang didukung dan dihadiri oleh anggota Pemerintah Israel," kata jubir Gedung Putih John Kirby hari Senin, (29/1/2024).

"AS tidak mendukung pendudukan ulang Israel di Gaza. Kami juga jelas, konsisten, dan tegas menentang pemindahan paksa warga Palestina di luar Gaza," tegas John Kirby.

"Pernyataan tersebut menyatakan Amerika Serikat 'terganggu' oleh pertemuan itu, terutama oleh sejumlah pernyataan kontroversial dari peserta yang menyerukan pengusiran massal penduduk Palestina di Gaza.

"Kami juga telah jelas, konsisten, dan tegas menentang pemindahan paksa warga Palestina di luar Gaza," pernyataan Gedung Putih.

"Retorika ini memantik angkara murka dan tidak bertanggung jawab, dan kami mempercayai perdana menteri saat dia mengatakan bahwa Israel tidak bermaksud untuk merebut kembali Gaza," tambah pernyataan tersebut.

Netanyahu hari Sabtu mengatakan agenda konferensi itu tidak mewakili kebijakan pemerintahannya, tetapi keputusan 12 menteri dan 15 anggota parlemen koalisi untuk menghadiri pertemuan itu mempertanyakan motif Israel dalam mendorong hampir dua juta warga Palestina untuk evakuasi dari rumah mereka.

Sementara IDF mengatakan direktif tersebut dikeluarkan untuk memastikan warga sipil tidak terjebak dalam baku tembak, seruan oleh para menteri agar warga Palestina didorong untuk berimigrasi dari Gaza dan untuk pemukiman kembali di sana telah memberikan pandangan yang berbeda di seluruh dunia.

Baca Juga: Rencana Biadab Israel atas Gaza dan Warganya: Pengusiran ke Sinai, Pulau Buatan, hingga Bom Nuklir

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memberi tahu pejabat AS minggu lalu bahwa dia dan militer Israel tidak akan membiarkan pembangunan kembali pos-pos terlarang atau pemukiman ilegal penduduk Israel di dalam Jalur Gaza, empat pejabat AS dan Israel memberitahu Axios.

Mengapa ini penting, pemerintah Biden khawatir bahwa zona penyangga satu kilometer yang direncanakan oleh Israel di dalam Gaza akan digunakan untuk pembangunan kembali pemukiman yang dibongkar selama penarikan Israel pada tahun 2005 dari enklaf tersebut.

Keprihatinan meningkat dalam beberapa minggu terakhir setelah lobi pemukim di Israel dan anggota koalisi pemerintahan mulai meningkatkan tekanan dan meminta pendudukan penuh Gaza serta pembangunan kembali pemukiman.

Gallant bertemu minggu lalu dengan Duta Besar AS untuk Israel Jack Lew dan utusan AS untuk urusan kemanusiaan David Satterfield untuk membahas situasi di Gaza, kata pejabat Israel dan AS.

Lew dan Satterfield bertanya kepada Gallant apakah zona penyangga itu dasar untuk pemukiman. Mereka menekankan pernyataan publik Menteri Luar Negeri Tony Blinken yang menolak perubahan apa pun di wilayah Gaza dan menentang setiap kerusakan pada infrastruktur sipil, kata pejabat tersebut.

Gallant berkomitmen dia tidak akan membiarkan pembangunan kembali pemukiman di Gaza dan menekankan bahwa zona penyangga itu hanya sementara dan hanya untuk tujuan keamanan, menurut pejabat senior Israel dan dua pejabat AS.

Baca Juga: Amerika Serikat Tolak Pernyataan Menteri Israel soal Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Oded Basyuk, kepala cabang operasi IDF yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan Pasukan Israel tidak akan membiarkan warga sipil Israel memasuki zona penyangga karena itu akan bertentangan dengan tujuan keamanan, kata pejabat senior Israel.

Kementerian Pertahanan Israel tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sebelumnya telah menyatakan bahwa Israel tidak berencana untuk secara permanen "merebut kembali" Jalur Gaza.

Namun dua belas menteri Israel, termasuk tiga dari partai Likud Netanyahu, berpartisipasi dalam konferensi di Yerusalem pada hari Minggu, (28/1/2024) yang menyerukan pembangunan kembali pemukiman di Gaza dan mendorong pengusiran penduduk Palestina dari enklaf tersebut.

Delapan belas anggota parlemen koalisi juga berpartisipasi dalam konferensi itu, yang merupakan demonstrasi politik terbesar dukungan untuk membangun kembali pemukiman di Gaza dan pemindahan penduduk Palestina enklaf tersebut, sejak serangan teroris 7 Oktober.

 

Anggota kabinet perang Benny Gantz dan Gadi Eizenkot mengutuk konferensi tersebut.

Netanyahu mengatakan anggota Likud yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut berhak atas kebebasan berbicara dan menekankan bahwa kabinet menentukan kebijakan Israel.