Jelang Dua Tahun Perang Rusia-Ukraina, Kiev Makin Kepepet dan Putus Asa Merekrut Tentara Baru

Baca Juga: Menhan AS Umumkan Pentagon Kehabisan Dana untuk Bantuan Senjata dan Amunisi bagi Ukraina

Hal itu mendorong para perekrut militer beralih ke taktik yang lebih agresif, memaksa pria masuk kantor wajib militer, menahannya, terkadang secara ilegal, dan memaksanya mendaftar.

Para pengacara dan aktivis telah bersuara, tetapi belum ada tanda-tanda perubahan. Banyak warga Ukraina menyamakan para perekrut dengan "penculik orang".

Jenderal Zaluzhny mengatakan dalam sebuah esai bulan November lalu bahwa proses perekrutan perlu ditinjau "untuk memperkuat cadangan kita." Tetapi dia dan pejabat lainnya belum menawarkan alternatif yang jelas terhadap kebutuhan mobilisasi besar-besaran.

Zelenskyy mengatakan para komandan militernya telah meminta dia untuk memobilisasi 450.000 hingga 500.000 pria.

"Ini jumlah yang signifikan," kata Zelenskyy bulan Desember, menambahkan rencana harus disusun sebelum dia bisa memutuskan.

Para ahli mengatakan itu adalah tujuan utama dari RUU mobilisasi, yang tidak menyebutkan berapa banyak tentara yang harus ditambahkan. RUU itu akan menurunkan usia wajib militer menjadi 25 dari 27, membatasi penundaan atas cacat minor, dan membatasi kemampuan penghindar wajib militer untuk mendapatkan pinjaman atau membeli properti. Ini juga memberikan tanggung jawab lebih besar kepada otoritas lokal untuk wajib militer.

Tetapi banyak anggota parlemen, termasuk dari partai Zelenskyy, mengungkapkan kekhawatiran tentang langkah-langkah yang mempengaruhi kaum difabel dan penghindar wajib militer.

Mereka juga mengatakan bahwa mengandalkan pemerintah daerah mungkin memperparah masalah. Pusat rekrutmen regional penuh korupsi, dimana perwira banyak yang menerima suap untuk membiarkan pria-pria menghindari panggilan wajib militer.

Oleksiy Honcharenko, anggota parlemen dari partai oposisi European Solidarity, mengatakan, "Secara keseluruhan, itu membuat RUU ini tidak dapat diterima dalam bentuknya."

Baca Juga: Zelenksyy Bakal Beri Kewarganegaraan Ukraina untuk Orang Asing yang Bantu Perang Lawan Rusia

Setelah beberapa hari perdebatan pada Januari, para legislator mengembalikan RUU tersebut untuk direvisi.

Ketua Parlemen Ruslan Stefanchuk mengatakan kepada media berita Ukraina baru-baru ini, "Saya dengan jelas memahami bahwa tugas militer adalah mencapai keberhasilan di garis depan. Namun, kita perlu bekerja sama untuk mengatur proses yang penting dan sensitif seperti mobilisasi."

Menteri Pertahanan Rustem Umerov mengatakan pemerintah sudah bekerja melakukan revisi. Dia mengungkapkan frustrasinya atas keputusan para legislator, mengatakan mobilisasi telah "dipolitisasi dan kini mandek."

Honcharenko mengatakan diperlukan debat lebih luas mengenai strategi militer Ukraina. Tidak ada yang dengan jelas menjelaskan mengapa sekarang perlu mengajukan hingga 500.000 orang, katanya, yang membuat warga sipil bingung.

Burkovsky, analis politik, mengatakan otoritas Ukraina gagal "merencanakan rekrutmen, pelatihan, dan penyegaran pasukan" pada tahun pertama perang.

RUU ini, misalnya, membuka kemungkinan merumahkan pasukan setelah tiga tahun dinas. Tetapi keluarga pria yang telah bertempur sejak perang dimulai mengatakan ini terlalu lama dan mereka perlu digantikan sekarang.

Dalam beberapa minggu terakhir, protes melanda berbagai kota Ukraina yang menuntut demobilisasi segera, suatu tanda kritik publik yang jarang terjadi di masa perang.

Zelensky juga menyoroti biaya mobilisasi bagi ekonomi Ukraina yang lesu. Wajib militer berarti lebih sedikit pembayar pajak yang menanggung gaji tentara yang lebih besar. Presiden mengatakan pada bulan Desember bahwa memobilisasi lebih dari 450.000 orang akan menghabiskan 500 miliar hryvnia Ukraina bahkan ketika muncul keraguan bahwa bantuan keuangan Barat akan terus diberikan untuk Ukraina.

"Dari mana kita akan mendapatkan uangnya?" tanya Zelensky, "Dari mana?"