Terang-terangan, Menteri Intelijen Israel Lantang Suarakan Pembersihan Etnis Palestina di Gaza

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Suara pembersihan etnis Arab Palestina dari Gaza makin nyaring terdengar dari pejabat tinggi Israel, bahkan kini tanpa tedeng aling-aling dalam pernyataan di media Israel.

Menteri Intelijen Israel Gila Gamliel, Minggu (19/11/2023), di media Israel menulis usulan yang mendorong ide pembersihan etnis Arab Palestina dengan cara memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke berbagai negara, sebagai cara untuk menjamin keamanan Israel sepanjang perbatasan setelah perang dengan Hamas berakhir.

Menteri Intelijen Gila Gamliel mengatakan dalam rubrik opini di surat kabar Jerusalem Post bahwa "pemindahan sukarela" adalah cara terbaik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga Palestina dari Gaza, seperti yang dilaporkan Associated Press, Selasa (21/11/2023).

"Ini bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan," tulisnya, tanpa menyembunyikan maupun menyamarkan niat pembersihan etnis. Gamliel tidak menyebutkan apa arti rencananya bagi mereka yang memilih tinggal di Gaza, atau negara mana yang akan bersedia menerima mereka. Dia tidak menjelaskan peran Israel di Gaza di masa depan.

Usulan Gamliel berbeda jauh dengan visi pascaperang untuk Gaza yang diusulkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat, yang menentang gagasan pengosongan Gaza dari warga Palestina dengan cara apa pun, apalagi pemindahan paksa.

Tanpa menyembunyikan maksudnya, Gamliel secara terbuka menyarankan pembersihan etnis warga Palestina dari Gaza, yang katanya, "prioritasnya sekarang adalah untuk mempromosikan pemindahan sukarela warga Palestina di Gaza, atas alasan kemanusiaan, keluar dari Jalur Gaza."

Menteri Partai Likud itu juga menganjurkan bahwa pembiayaan pembersihan etnis itu berasal dari dana Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina UNRWA. 

"Daripada mengalirkan uang untuk membangun kembali Gaza atau untuk UNRWA yang gagal, masyarakat internasional dapat membantu dalam biaya pemukiman kembali, membantu warga Gaza membangun kehidupan baru di negara tuan rumah baru mereka," lanjutnya.

Baca Juga: 200 Pasien Dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza, 500 Pasien dan 2.000 Warga Masih Bertahan

Dia mengeklaim beberapa pemimpin dunia sudah membahas skema pemindahan pengungsi global dan mengatakan bahwa mereka akan menyambut warga Gaza ke negara mereka.

Ini, katanya, dapat didukung oleh banyak negara di seluruh dunia, terutama yang mengaku sebagai teman Palestina.

Menteri tersebut juga mengulang kembali tuduhan yang telah dibantah oleh pemerintah Israel sendiri, di mana Gamliel mengatakan bahwa perempuan Israel diperkosa, lansia disiksa dan ditahan, serta anak-anak dipenggal kepalanya.

Menurut Gamliel, masyarakat internasional sepertinya mendorong untuk membawa kembali Otoritas Palestina memerintah Gaza, yang menurutnya punya kelemahan struktural yang jelas, seperti yang dicoba tahun 2005 setelah 8.600 warga Yahudi ditarik dari Jalur Gaza.

Hanya dalam dua tahun, Hamas merebut kekuasaan, sebagian besar dengan melemparkan pemimpin Otoritas Palestina dari atap gedung tinggi, kata Gamliel. Menurutnya, Otoritas Palestina tidak memiliki perbedaan ideologi yang mencolok dari Hamas.

AS menyerukan pemerintahan yang bersatu dan dipimpin oleh Palestina untuk Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina setelah perang berakhir. 

Sementara Gamliel, mengulangi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan Otoritas Palestina yang didukung oleh Barat, yang mengelola sebagian dari Tepi Barat, tidak boleh punya basis di Gaza.

Baca Juga: Raja Yordania Kembali Keluarkan Peringatan Kemungkinan Meluasnya Perang Gaza

Hari Minggu (19/11/2023), pejabat tinggi Palestina menuduh Israel sedang berupaya memperluas aktivitas militer mereka dari utara Jalur Gaza ke wilayah selatan, dengan agenda pembersihan etnis melalui perang pemusnahan melalui pengusiran dan genosida.

Meskipun Israel memberi instruksi kepada warga sipil di utara Gaza untuk memindahkan diri ke wilayah selatan dengan klaim keamanan, pesawat tempur Israel telah melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di selatan Gaza.

Ahmed al-Deek, Wakil Menteri Luar Negeri Palestina, dalam wawancara dengan Anadolu menyatakan, "Ada indikasi bahwa Israel berencana untuk memperluas wilayah yang diokupasi di Gaza, khususnya ke daerah-daerah selatan."

Al-Deek menambahkan bahwa tindakan semacam itu dapat membawa bencana yang lebih besar bagi warga sipil pengungsi di Gaza. Ia menegaskan bahwa "pasukan pendudukan Israel dengan segala cara berusaha mengusir penduduk Palestina dari Jalur Gaza".

Dia melanjutkan, "Agresi dan perang pemusnahan yang diluncurkan oleh Israel terhadap Gaza, yang telah mengakibatkan lebih dari 13.000 warga Palestina tewas, tidak terbatas pada wilayah utara Jalur Gaza, tetapi menargetkan seluruh wilayah sejak awal."

"Pasukan pendudukan meminta pengungsi untuk pergi ke selatan, lalu menyerang mereka di sana. Operasi pengeboman yang brutal telah dilancarkan, menargetkan wilayah Khan Yunis, Deir al-Balah, serta pusat dan selatan Gaza," ujarnya.

Al-Deek menegaskan bahwa mereka telah memberikan peringatan mengenai dampak serangan yang meluas ke wilayah pusat dan selatan, yang dianggapnya sebagai tindakan yang akan menghasilkan lebih banyak kejahatan perang dan pembantaian.