Pemerintah AS Berpeluang Hindari Penutupan, DPR Setujui Kesepakatan Pendanaan Jangka Pendek

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berpeluang hindari penutupan pemerintahan beberapa jam sebelum terjadi.

Hal itu dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui kesepakatan pendanaan jangka pendek.

Dikutip dari BBC, Minggu (1/10/2023), rancangan undang-undang (RUU) tersebut akan menjamin pendanaan pemerintah AS hingga pertengahan November.

Namun, RUU tersebut tak mencakup bantuan baru untuk Ukraina, dan telah disetujui oleh DPR AS dengan suara 335 menyetujui, dan 91 yang menolak.

Baca Juga: Pemerintah AS Terancam Tutup Besok Siang, seperti Apa Dampaknya?

Keputusan tersebut harus disetujui oleh Senat, yang merupakan majelis tinggi Kongres, namun diperkirakan bakal disahkan.

Setelah ditandatangani menjadi undang-undang (UU), hal ini akan mencegah gangguan terhadap layanan federal.

Penutupan pemerintahan yang dijawalkan bakal dimulai Minggu dini hari pukul 00.01 waktu setempat, akan menyebabkan puluhan ribu pegawai federal cuti tanpa bayaran.

Selain itu sejumlah layanan pemerintahan akan ditangguhkan.

Namun perubahan drastis terjadi pada Sabtu (30/9), anggota DPR DARI Partai Republik bergegas meloloskan langkah pendanaan sementara yang akan membuat pemerintah tetap terbuka selama 45 hari lagi.

Selain itu juga tak akan memberikan konsensi besar pada tingkat pengeluaran.

Baca Juga: Ini Deretan Kemungkinan Dampak Berhentinya Operasional Pemerintah Amerika Serikat, Bakal Shutdown?

RUU tersebut didukung oleh lebih banyak anggota Partai Demokrat daripada Republik, dengan sebanyak 90 anggota Partai Republik memberikan suara menentangnya.

Langkah ini merupakan pukulan bagi sekelompok kecil anggota Partai Republik sayap kanan yang telah mengadakan perundingan di majelis dengan tuntutan keras untuk pemotongan belanja negara.

Namun, dengan mayoritas anggota parlemen ingin menghindari penutupan pemerintah, salah satu tuntutan utama faksi tersebut, tidak ada lagi pendanaan AS untuk pertahanan Ukraina terhadap invasi Rusia, tercermin pada RUU itu.

Penutupan pemerintahan terjadi ketika kedua majelis di Kongres tak menyepati sekitar 30 persen belanja federal yang harus mereka setujui, sebelumn dimulainya tahun fiscal pada 1 Oktober.