Resmi, Miliuner Srettha Thavisin Jadi PM Thailand yang Baru, Sosok Anyar di Dunia Politik

BANGKOK, KOMPAS.TV - Parlemen Thailand akhirnya memilih miliuner Srettha Thavisin sebagai Perdana Menteri (PM) Thailand yang baru.

Terpilihnya Srettha sebenarnya cukup mengejutkan karena ia sosok baru di dunia politik Thailand.

Penunjukan politikus dari partai Pheu Thai yang merupakan partai eks PM Thailand Thaksin Shinawatra itu terjadi setelah dilakukan pemungutan suara, Selasa (22/8/2023).

Penunjukan Srettha sebagai PM Thailand yang baru itu sekaligus mengakhiri kebuntuan politik selama lebih dari tiga bulan.

Baca Juga: 15 Tahun Kabur, Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Langsung Dipenjara setelah Kembali ke Negaranya

Hal itu terjadi setelah pemilu memberikan kemenangan telak bagi partai-partai progresif atas kelompok-kelompok pro-militer.

Srettha, 60 tahun, adalah satu-satunya kandidat yang diajukan oleh partai Pheu Thai yang populis.

Dikutip dari CNN, ia mendapatkan 482 suara dari kemungkinan 747 suara di parlemen bicameral Thailand.

Terpilihnya Srettha sebagai PM Thailand bersamaan dengan kembalinya Thaksin ke negara tersebut setelah kabur selama 15 tahun.

Thaksin sendiri langsung dipenjara setelah kembali ke Thailand.

Srettha yang seorang pebisnis kawakan sebenarnya orang baru di dunia politik.

Ia bergabung dengan Pheu Thai pada 2022, sebelum dimajukan sebagai satu dari tiga nama kandidat PM Thailand pada pemilu Mei.

Pemilu Thailand sendiri dimenangkan oleh partai progresif popular, Move Forward, yang mengajukan reformasi radikal memanfaatkan kemarahan yang meningkat selama bertahun-tahun terhadap kondisi pemerintahan Thailand.

Namun, upaya mereka membentuk pemerintahan kemudian dihalangi oleh elite politik kerajaan.

Pheu Thai sendiri berada di urutan kedua, tetapi memimpin upaya membentuk aliansi baru setelah parlemen memblokir pemimpin Move Forward, Pita Limjaroenrat menjadi PM Thailand.

Baca Juga: Mengerikan! 6 Anak Terjebak di Ketinggian 274 Meter setelah Kabel Kursi Gantung Putus

Hal itu karena ia berjanji partainya akan mengubah undang-undang (UU) pencemaran nama baik Kerajaan Thailand yang ketat.

Demi mengamankan suara yang diperlukan, Pheu Thai membuat perjanjian dengan mantan rival militernya, dan dengan melakukan hal tersebut, partai itu mengingkari janji bahwa mereka tak akan bekerja sama dengan partai pro-militer.

Meski begitu, Pheu Thai berkampanye untuk menjauhkan militer dari politik.

Tetapi, di bawah aliansi baru Partai Palang Pracharath dan Partai Persatuan Bangsa Thailand yang didukung militer akan diberikan peran menteri.