Indonesia dan Negara ASEAN Tolak Hadiri Undangan Menlu Thailand yang Undang Menlu Junta Myanmar

"Dari perspektif ASEAN, kami punya konsensus lima poin," kata Dr Balakrishnan mengenai kesepakatan tahun 2021 antara ASEAN dan junta Myanmar yang, antara lain, menyerukan penghentian segera kekerasan dan dialog antara semua pihak.

"Kami tidak melihat kemajuan signifikan dalam memenuhi konsensus tersebut. Jadi kami percaya bahwa akan terlalu cepat untuk terlibat kembali dengan junta pada tingkat KTT, atau bahkan tingkat menteri luar negeri," tambahnya, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

Pemimpin-pemimpin ASEAN menguatkan posisi ini selama KTT mereka pada bulan Mei, catat Dr Balakrishnan, yang sedang melakukan kunjungan ke Washington.

Baca Juga: Jokowi Resmi Tutup KTT ASEAN 2023, Penyelesaian Konflik Myanmar Jadi Satu Kesepakatan

Indonesia tidak membuat "kualifikasi" mengenai pertemuan yang diadakan oleh Thailand tersebut, apakah itu secara khusus bertentangan dengan rencana perdamaian atau tidak, kata Ngurah.

Namun, ia menekankan, "Pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, semua pemimpin menegaskan bahwa konsensus lima poin merupakan titik acuan utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya dan menemukan solusi damai yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar."

Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia berjanji melakukan yang terbaik dalam memperbaiki situasi di Myanmar, yang telah dilanda kekacauan setelah militer negara itu menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis dalam kudeta pada Februari 2021.

Pada bulan April 2021, ASEAN menyusun rencana perdamaian lima poin dengan Myanmar, tetapi belum ada kemajuan signifikan dalam memulihkan perdamaian atau meredakan kekerasan pasca-kudeta yang telah menewaskan ribuan orang.

Posisi ASEAN adalah melarang junta militer Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi blok tersebut karena kegagalan mereka dalam melaksanakan rencana perdamaian, dan mengundang perwakilan non-politik untuk hadir sebagai gantinya.

Para pengkritik inisiatif Thailand mengatakan tindakan Thailand berisiko memberi pengakuan kepada junta militer Myanmar dan tidak sesuai karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi ASEAN.

Thailand pada hari Senin membenarkan penyelenggaraan pertemuan tersebut, dan mengatakan dialog diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda konflik tersebut.