Militer Korea Selatan Minta Maaf karena Gagal Menjatuhkan Drone Korea Utara yang Menyusup

Baca Juga: Dituduh Kirim Senjata ke Moskow, Korea Utara Membantah: Rusia Bangsa Berani, Tak Perlu Bantuan

Drone canggih adalah di antara sistem senjata modern yang dijanjikan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, bersama dengan rudal berhulu ledak banyak, rudal nuklir yang diluncurkan di bawah air, dan satelit mata-mata.

Sejak menjabat pada bulan Mei, Yoon, seorang konservatif, memperluas latihan militer reguler dengan Amerika Serikat dan berjanji menangani provokasi Korea Utara dengan tegas. Dia menawarkan rencana dukungan besar-besaran kepada Korea Utara jika Korea Utara meninggalkan senjata nuklirnya, tetapi Korea Utara menolak tawarannya.

Pada hari Senin, Korea Selatan mengirim aset pengawasannya sendiri, yang tampaknya berupa drone tak berawak, melintasi perbatasan sebagai langkah yang sesuai untuk melawan penerbangan drone Korea Utara.

Konfirmasi publik Korea Selatan tentang kegiatan pengintaian di Korea Utara sangat tidak biasa dan kemungkinan mencerminkan tekad pemerintah Yoon untuk bersikap keras terhadap provokasi Korea Utara.

Yoon menggunakan insiden pesawat tak berawak untuk menyerang kebijakan keterlibatan pendahulunya yang liberal dengan Korea Utara. Dia mengatakan militer Korea Selatan telah melakukan sedikit pelatihan anti-drone sejak 2017, ketika Moon Jae-in dilantik.

"Saya pikir orang-orang kita pasti telah melihat dengan baik betapa berbahayanya kebijakan yang mengandalkan iktikad baik dan perjanjian (perdamaian) Korea Utara," katanya.

Baca Juga: Boneka Seks Perempuan dan Laki-Laki Dewasa Kini Boleh Diimpor Bebas di Korea Selatan

Oposisi liberal Moon, Partai Demokrat, menuduh Yoon mengalihkan "bencana keamanan" pemerintahannya kepada orang lain.

Juru bicara partai Park Sung-joon meminta Yoon untuk mengungkapkan secara menyeluruh apa yang dia lakukan ketika drone Korea Utara terbang di wilayah Korea Selatan.

Moon diklaim mendapat pujian karena mengatur diplomasi yang sekarang tidak aktif pada program nuklir Korea Utara, tetapi juga menghadapi kritik bahwa kebijakan peredaannya memungkinkan Korea Utara mengulur waktu dan meningkatkan persenjataan nuklirnya meskipun ada sanksi internasional.

Selama kampanyenya, Yoon menggambarkan pemerintah Moon sebagai "tunduk" kepada Korea Utara dan menuduhnya merusak aliansi militer tujuh dekade Korea Selatan dengan Amerika Serikat.

Sebelumnya pada Selasa, media pemerintah Korea Utara mengumumkan dimulainya pertemuan Partai Buruh yang berkuasa sehari sebelumnya untuk meninjau kembali kebijakan masa lalu dan mendiskusikan rencana tahun depan.