Menlu Se-ASEAN Bertemu Bicara Khusus Tentang Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri luar negeri se-Asia Tenggara mengadakan pertemuan khusus Kamis (27/10/2022) di Jakarta untuk membahas cara-cara menangani krisis yang berkembang di Myanmar.

Kekerasan di Myanmar tidak kunjung membaik hingga saat ini. Bahkan pada hari Minggu lalu, terjadi serangan udara oleh militer yang menewaskan 80 anggota etnis minoritas Kachin. Peristiwa ini meningkatkan kekhawatiran di antara negara-negara ASEAN.

Ketua ASEAN, Kamboja, mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang mengatakan bahwa ASEAN sangat prihatin atas eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Myanmar.

"Kami mendesak semua pihak terkait, khususnya yang memiliki kekuatan signifikan di lapangan, untuk mengambil tindakan nyata untuk memungkinkan proses dialog yang inklusif dan konstruktif dan untuk mencari solusi damai dan rekonsiliasi nasional di Myanmar, demi perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan," katanya seperti dikutip dari The Associated Press.

Baca Juga: Kerjasama Perhubungan Asean - Uni Eropa

Pertemuan hari ini dilakukan menjelang KTT tahunan ASEAN pada 11-13 November, di mana fokus utama para pemimpin ASEAN adalah situasi Myanmar, yang telah mengancam persatuan kelompok.

Anggota ASEAN secara tradisional menghindari kritik satu sama lain. Kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar secara luas dilihat sebagai pengungkapan ketidakberdayaan kelompok tersebut dalam menangani keadaan darurat geopolitik dan kemanusiaan yang dapat mempengaruhi ASEAN.

ASEAN telah mencoba memainkan peran perdamaian sejak militer negara itu merebut kekuasaan pada Februari tahun lalu, dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. ASEAN juga telah berusaha untuk menerapkan konsensus lima poin tentang Myanmar yang dicapai pada April tahun lalu. 

Perjanjian tersebut menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara pihak-pihak terkait, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Baca Juga: IMF: Kondisi Perekonomian Indonesia Jadi Salah Satu yang Terbaik di ASEAN

Pemerintah Myanmar yang dibentuk oleh militer pada awalnya menyetujui konsensus tersebut tetapi tidak banyak melakukan upaya untuk mengimplementasikannya, selain mencari bantuan kemanusiaan dan mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk berkunjung. Namun mereka menolak mengizinkan Menlu Kamboja Prak Sokhonn untuk bertemu dengan Suu Kyi, yang ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan yang menurut para kritikus dibuat untuk menyingkirkannya dari politik.

Militer mengatakan tidak akan mengizinkan orang luar untuk bertemu dengan Suu Kyi sementara kasus pengadilannya masih berlanjut.

Sebagai tanggapan, ASEAN tidak mengizinkan para pemimpin Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan resminya, meskipun beberapa pejabat tingkat kerja diizinkan bergabung.

Anggota ASEAN seperti Malaysia, Indonesia dan Singapura, telah mendesak agar lebih banyak tekanan diberikan pada penguasa militer Myanmar untuk melaksanakan konsensus tersebut.