Serbia Peringatkan akan Bertindak Sendiri bila NATO Tidak Bergerak Lindungi Etnis Serbia di Kosovo

BELGRADE, KOMPAS.TV - Presiden Serbia Alexander Vucic pada hari Minggu (21/8/2022), memberi ultimatum kepada NATO agar "melakukan tugas mereka" di Kosovo. Jika tidak, Serbia akan bergerak untuk melindungi minoritasnya di provinsi yang memisahkan diri itu.

Pidato berapi-api Vucic yang disiarkan televisi kepada bangsanya disiarkan menyusul gagalnya pembicaraan politik antara para pemimpin Serbia dan Kosovo awal pekan ini yang dimediasi oleh Uni Eropa di Brussels.

Serbia, bersama dengan sekutunya Rusia dan China, menolak mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008.

Intervensi pimpinan NATO tahun 1999 mengakhiri perang antara pasukan Serbia dan separatis di Kosovo dan menghentikan tindakan keras berdarah Beograd terhadap mayoritas Albania di Kosovo.

Uni Eropa mengawasi bertahun-tahun perundingan yang akhirnya gagal untuk menormalkan hubungan mereka, dengan mengatakan bahwa itu adalah salah satu prasyarat utama untuk keanggotaan Kosovo dan Serbia di blok 27 negara Uni Eropa.

“Kami tidak punya tempat untuk pergi, kami terpojok,” kata Vucic berapi-api.

"Kami akan menyelamatkan warga kami dari penganiayaan dan pogrom, jika NATO tidak mau melakukannya."

Baca Juga: Buntut Eskalasi Serbia-Kosovo, Pakar: Balkan Masih Terancam Perang, tetapi Diplomasi Bisa Diharapkan

Vucic juga mengeklaim "geng" Albania Kosovo harus dihentikan untuk menyeberang ke utara Kosovo, di mana sebagian besar orang Serbia Kosovo tinggal. Dia tidak memberikan bukti untuk klaim tersebut.

Ada ketakutan yang meluas di Barat bahwa Rusia dapat mendorong sekutunya Serbia untuk melakukan intervensi bersenjata di Kosovo utara yang selanjutnya akan mengacaukan Balkan dan mengalihkan setidaknya sebagian perhatian dunia dan NATO dari perang Rusia di Ukraina.

Hampir 4.000 penjaga perdamaian yang dipimpin NATO ditempatkan di Kosovo setelah perang 1998-1999 dan setiap intervensi bersenjata di sana oleh Serbia atau Rusia akan berarti eskalasi besar dari konflik yang membara di Eropa.

Menyusul runtuhnya perundingan yang dimediasi Uni Eropa, pasukan penjaga perdamaian NATO di Kosovo dikerahkan di jalan-jalan utama di Utara, dengan mengatakan mereka siap melindungi kebebasan bergerak untuk semua pihak.

Ketegangan antara Serbia dan Kosovo kembali meningkat bulan lalu ketika pemerintah Kosovo yang dipimpin oleh Perdana Menteri Albin Kurti menyatakan dokumen identitas Serbia dan pelat nomor kendaraan tidak lagi berlaku di wilayah Kosovo.

Baca Juga: Serbia-Kosovo Memanas: Ada Peluang Konflik Bersenjata, Rusia dan NATO Siap Intervensi

Serbia menerapkan tindakan yang sama bagi warga Kosovo yang menyeberang ke Serbia selama 10 tahun terakhir.

Minoritas Serbia di Kosovo bereaksi dengan kemarahan terhadap perubahan yang diusulkan itu, memasang barikade di jalan-jalan, membunyikan sirene serangan udara dan menembakkan senjata ke udara dan ke arah petugas polisi Kosovo. Tidak ada yang terluka dalam aksi tersebut.

Di bawah tekanan nyata dari Barat, Kurti menunda pelaksanaan tindakan itu selama sebulan hingga 1 September, ketika lebih banyak masalah diperkirakan muncul jika kompromi tidak tercapai pada saat itu.

Vucic mengatakan Serbia akan "bekerja keras" untuk mencapai "solusi kompromi dalam 10 hari ke depan" dan menuduh kepemimpinan Kosovo "hanya tertarik untuk menghapus jejak negara Serbia di Kosovo."

Vucic juga mengeklaim, sekali lagi tanpa bukti, bahwa pemerintah Kosovo ingin "menghapus warga Serbia terakhir dari Kosovo", sesuatu yang berulang kali dibantah oleh pejabat Kosovo.