Hampir 4.000 penjaga perdamaian yang dipimpin NATO ditempatkan di Kosovo setelah perang 1998-1999 dan setiap intervensi bersenjata di sana oleh Serbia atau Rusia akan berarti eskalasi besar dari konflik yang membara di Eropa.
Menyusul runtuhnya perundingan yang dimediasi Uni Eropa, pasukan penjaga perdamaian NATO di Kosovo dikerahkan di jalan-jalan utama di Utara, dengan mengatakan mereka siap melindungi kebebasan bergerak untuk semua pihak.
Ketegangan antara Serbia dan Kosovo kembali meningkat bulan lalu ketika pemerintah Kosovo yang dipimpin oleh Perdana Menteri Albin Kurti menyatakan dokumen identitas Serbia dan pelat nomor kendaraan tidak lagi berlaku di wilayah Kosovo.
Baca Juga: Serbia-Kosovo Memanas: Ada Peluang Konflik Bersenjata, Rusia dan NATO Siap Intervensi
Serbia menerapkan tindakan yang sama bagi warga Kosovo yang menyeberang ke Serbia selama 10 tahun terakhir.
Minoritas Serbia di Kosovo bereaksi dengan kemarahan terhadap perubahan yang diusulkan itu, memasang barikade di jalan-jalan, membunyikan sirene serangan udara dan menembakkan senjata ke udara dan ke arah petugas polisi Kosovo. Tidak ada yang terluka dalam aksi tersebut.
Di bawah tekanan nyata dari Barat, Kurti menunda pelaksanaan tindakan itu selama sebulan hingga 1 September, ketika lebih banyak masalah diperkirakan muncul jika kompromi tidak tercapai pada saat itu.
Vucic mengatakan Serbia akan "bekerja keras" untuk mencapai "solusi kompromi dalam 10 hari ke depan" dan menuduh kepemimpinan Kosovo "hanya tertarik untuk menghapus jejak negara Serbia di Kosovo."
Vucic juga mengeklaim, sekali lagi tanpa bukti, bahwa pemerintah Kosovo ingin "menghapus warga Serbia terakhir dari Kosovo", sesuatu yang berulang kali dibantah oleh pejabat Kosovo.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.