Di Sela KTT G7, Jokowi Lakukan 9 Pertemuan Bilateral: Minta Masalah Rantai Pasok Pangan Diselesaikan

MUNICH, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo telah melakukan 9 pertemuan bilateral di sela mengikuti KTT G7 di Elmau, Jerman.

“Selain menghadiri dua sesi dalam KTT G7 and Partner Countries tersebut, bapak presiden juga melakukan sekitar 9 pertemuan bilateral,” kata Retno melalui video YouTube di channel Sekretariat Presiden, Selasa (28/6/2022).

“Yaitu dengan PM India, Presiden Prancis, PM Kanada, Kanselir Jerman, PM Inggris, PM Jepang, Presiden komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa dan Managing Direktor IMF.”

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Retno menuturkan Presiden Jokowi tidak hanya membahas isu penguatan kerja sama bilateral. Tapi juga isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia.

Baca Juga: Rangkuman Pernyataan Jokowi di KTT G7, dari Investasi hingga 2 Miliar Manusia Terancam Krisis Beras

“Dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut,” ujar Retno.

Di dalam pertemuan bilateral tersebut, Retno mengatakan Presiden Jokowi kembali menekankan, bahwa waktu tidak panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan pupuk.

“Dan jika dunia tidak bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yang paling akan merasakan dampaknya adalah ratusan juta atau bahkan miliaran penduduk negara berkembang,” kata Jokowi.

“Di sini sangat jelas presiden membawa suara negara berkembang yang memang sangat berdampak dari terjadinya perang di Ukraina.”

Retno lebih lanjut mengatakan, kekhawatiran terhadap rantai pasok pangan memang sangat mengemuka di dalam diskusi-diskusi bilateral.

Baca Juga: Selesai KTT G7, Jokowi Lanjutkan Perjalanan ke Ukraina Melalui Polandia

“Selain hal tersebut di dalam pertemuan pertemuan bilateral, bapak Presiden juga menyampaikan mengenai persiapan KTT G20,” ujar Retno Marsudi.

“Dan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut kita lihat dengan jelas dukungan terhadap Presidensi di Indonesia masih sangat kuat.”