Kompas TV internasional kompas dunia

UNHCR Kritik Langkah Pemerintah Inggris yang Kirim Pendatang Ilegal ke Rwanda

Kompas.tv - 16 April 2022, 04:45 WIB
unhcr-kritik-langkah-pemerintah-inggris-yang-kirim-pendatang-ilegal-ke-rwanda
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson dikritik atas langkahnya yang memutuskan untuk mengirim pendatang dan pencari suaka ilegal ke Rwanda. (Sumber: Jessica Taylor/UK Parliament via AP)
Penulis : Rizky L Pratama | Editor : Vyara Lestari

Para pengungsi yang tiba di Rwanda nantinya akan ditempatkan di hostel dan motel di Kigali sembari permohonan suaka mereka diperiksa. 

Baca Juga: Pria Inggris Berjuang untuk Ukraina di Mariupol Menyerah ke Rusia, Kehabisan Makanan dan Amunisi

Kritik untuk Pemerintah Inggris

Akan tetapi, langkah yang diambil oleh pemerintah Inggris ini mendapat banyak kritikan, salah satunya datang dari Human Rights Watch (HRW). 

HRW menilai, Rwanda adalah negara yang tidak menghormati beberapa hak asasi manusia yang paling mendasar. 

"Pengungsi telah dianiaya di Rwanda dan pemerintah, kadang-kadang menculik pengungsi Rwanda di luar negeri untuk membawa mereka pulang menghadapi persidangan dan perlakuan buruk," kata Lewis Mudge, direktur HRW Afrika Tengah.

Baca Juga: Situs Jual Beli Hasil Peretasan RaidForums Ditutup, Pendiri Ditangkap di Inggris

Kritik juga datang dari UNHCR yang menganggap langkah yang diputuskan Boris Johnson ini menjadikan para pencari suaka layaknya komoditas yang diperjualbelikan. 

“Pengaturan seperti itu hanya mengalihkan tanggung jawab suaka, menghindari kewajiban internasional, dan bertentangan dengan isi dan semangat Konvensi Pengungsi,” kata Asisten Komisaris Tinggi UNHCR Gillian Triggs dikutip dari Associated Press

“Orang-orang yang melarikan diri dari perang, konflik dan penganiayaan pantas mendapatkan kasih sayang dan empati. Mereka tidak boleh diperdagangkan seperti komoditas dan dipindahkan ke luar negeri untuk diproses."

Sementara di Inggris, rencana itu menuai kritik keras dari partai-partai oposisi.

Partai Buruh mengatakan itu langkah yang membutuhkan biaya mahal dan bisa menjadi lahan pemerasan serta "tidak etis".

Ada pula anggapan, langkah yang dilakukan Boris Johnson ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politiknya. 

Johnson menolak tuntutan untuk mengundurkan diri setelah didenda oleh polisi pekan ini karena menghadiri pesta di kantornya pada tahun 2020 yang melanggar aturan lockdown virus corona. 

Baca Juga: Tikam Anggota Parlemen Inggris Raya hingga Tewas, Simpatisan ISIS Dihukum Seumur Hidup

 




Sumber : Associated Press/DW




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x