DHAKA, KOMPAS TV – Sebuah delegasi tinggi Amerika Serikat (AS) bertemu dengan Muhammad Yunus, pemimpin pemerintah interim Bangladesh sekaligus peraih Nobel, Minggu (15/9/2024).
Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen AS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Bangladesh, menurut pernyataan Kedutaan Besar AS di Dhaka.
Muhammad Yunus mengambil alih pemerintahan setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri bulan lalu di tengah pemberontakan rakyat yang meluas.
Hasina dituduh terlibat dalam korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa.
Selama 15 tahun masa kekuasaannya, Hasina menjalin hubungan erat dengan negara-negara seperti India, China, dan Rusia yang telah menanamkan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur dan perdagangan Bangladesh.
Namun, di sisi lain, AS juga menjadi investor asing terbesar selama masa kepemimpinan Hasina, memperkuat jejak ekonominya di Bangladesh.
Pada pertemuan tersebut, Yunus menyampaikan harapannya agar AS memberikan dukungan untuk membangun kembali Bangladesh, melakukan reformasi yang vital, serta mengembalikan aset negara yang telah dicuri.
Baca Juga: Mantan PM Bangladesh Tuduh AS Dalang Penggulingannya karena Tolak Beri Pulau Kecil di Teluk Benggala
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan kantornya setelah pertemuan di Gedung Tamu Negara Jamuna, Dhaka, Yunus menegaskan bahwa pemerintah interim telah bergerak cepat untuk “mengatur ulang, mereformasi, dan memulai kembali” ekonomi Bangladesh, termasuk melakukan reformasi di sektor keuangan serta memperbaiki institusi-institusi penting seperti peradilan dan kepolisian.
Delegasi AS yang dipimpin oleh Brent Neiman, Asisten Menteri Keuangan untuk Urusan Keuangan Internasional, turut serta dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Kantor Perwakilan Dagang AS. Donald Lu, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Selatan dan Tengah, juga hadir setelah kunjungannya ke India.
Delegasi ini mengadakan serangkaian pertemuan dengan pejabat-pejabat tinggi Bangladesh, termasuk Touhid Hossain, Penasihat Kementerian Luar Negeri Bangladesh.
USAID juga menandatangani perjanjian bantuan sebesar $202,25 juta atau 3 triliun Rupiah untuk Bangladesh, yang menegaskan komitmen AS dalam mendukung stabilitas dan pembangunan negara tersebut.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.