Delegasi Tingkat Tinggi AS Tiba di Dhaka Tidak Lama Usai Sheikh Hasina Jatuh, Tawarkan Pertumbuhan

DHAKA, KOMPAS TV – Sebuah delegasi tinggi Amerika Serikat (AS) bertemu dengan Muhammad Yunus, pemimpin pemerintah interim Bangladesh sekaligus peraih Nobel, Minggu (15/9/2024).

Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen AS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Bangladesh, menurut pernyataan Kedutaan Besar AS di Dhaka.

Muhammad Yunus mengambil alih pemerintahan setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri bulan lalu di tengah pemberontakan rakyat yang meluas. 

Hasina dituduh terlibat dalam korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa. 

Selama 15 tahun masa kekuasaannya, Hasina menjalin hubungan erat dengan negara-negara seperti India, China, dan Rusia yang telah menanamkan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur dan perdagangan Bangladesh. 

Namun, di sisi lain, AS juga menjadi investor asing terbesar selama masa kepemimpinan Hasina, memperkuat jejak ekonominya di Bangladesh.

Pada pertemuan tersebut, Yunus menyampaikan harapannya agar AS memberikan dukungan untuk membangun kembali Bangladesh, melakukan reformasi yang vital, serta mengembalikan aset negara yang telah dicuri.

Baca Juga: Mantan PM Bangladesh Tuduh AS Dalang Penggulingannya karena Tolak Beri Pulau Kecil di Teluk Benggala

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan kantornya setelah pertemuan di Gedung Tamu Negara Jamuna, Dhaka, Yunus menegaskan bahwa pemerintah interim telah bergerak cepat untuk “mengatur ulang, mereformasi, dan memulai kembali” ekonomi Bangladesh, termasuk melakukan reformasi di sektor keuangan serta memperbaiki institusi-institusi penting seperti peradilan dan kepolisian.

Delegasi AS yang dipimpin oleh Brent Neiman, Asisten Menteri Keuangan untuk Urusan Keuangan Internasional, turut serta dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Kantor Perwakilan Dagang AS. Donald Lu, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Selatan dan Tengah, juga hadir setelah kunjungannya ke India.

Delegasi ini mengadakan serangkaian pertemuan dengan pejabat-pejabat tinggi Bangladesh, termasuk Touhid Hossain, Penasihat Kementerian Luar Negeri Bangladesh. 

USAID juga menandatangani perjanjian bantuan sebesar $202,25 juta atau 3 triliun Rupiah untuk Bangladesh, yang menegaskan komitmen AS dalam mendukung stabilitas dan pembangunan negara tersebut.

Dalam cuitannya di X, Kedutaan Besar AS menekankan perusahaan-perusahaan Amerika telah memiliki posisi kuat di Bangladesh. 

“Dengan reformasi ekonomi yang tepat, sektor swasta Amerika dapat membuka potensi pertumbuhan Bangladesh melalui perdagangan dan investasi,” tulis akun resmi kedutaan.

Delegasi juga bertemu dengan perwakilan perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Bangladesh, di bawah naungan Kamar Dagang Amerika di Bangladesh (AmCham), pada Sabtu.

Baca Juga: Profil Presiden Sementara Bangladesh Muhammad Yunus: Bankir Kaum Miskin Peraih Nobel

Namun, beberapa perusahaan menyampaikan kekhawatiran mengenai masalah keamanan dan ketertiban di negara tersebut. 

Presiden AmCham, Syed Ershad Ahmed, menyebutkan bahwa meskipun ada perbaikan setelah pemerintah interim berkuasa, masih ada beberapa hambatan, seperti repatriasi keuntungan di tengah krisis dolar AS yang terus berlanjut dan tantangan rantai pasokan akibat kemacetan di pelabuhan.

Sementara itu, kerusuhan melanda industri garmen Bangladesh, dengan para pekerja melakukan aksi mogok kerja, menuntut kenaikan upah dan tunjangan yang lebih baik. 

Baca Juga: PBB Kirim Tim Pencari Fakta ke Bangladesh untuk Selidiki Pelanggaran HAM saat Kerusuhan

Para pemilik pabrik, pemerintah, dan pemimpin serikat pekerja sedang berupaya meredakan ketegangan ini melalui serangkaian pertemuan.

Bangladesh, sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim, juga mendapat perhatian dari AS. 

Dalam pernyataan resminya di Facebook, Kedutaan Besar AS menyebutkan bahwa AS berkomitmen membantu Bangladesh dalam mengurangi risiko-risiko terkait perubahan iklim.