China dan Kepulauan Solomon Teken Draft Pakta Keamanan, Australia, Selandia Baru dan AS Khawatir

Memperdalam kekhawatiran, draft perjanjian menetapkan China perlu menyetujui informasi apa pun yang dirilis tentang pengaturan keamanan bersama, termasuk pada briefing media.

Baca Juga: Rusia Kian Mesra dengan China, Akan Bangun Tatanan Demokrasi Dunia Baru Bersama

Kepulauan Solomon berpenduduk 700.000 orang, mengalihkan kesetiaan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing tahun 2019, faktor yang berkontribusi terhadap kerusuhan pada November tahun lalu antara penduduk pulau yang berbeda di negara itu.

Polisi Australia dikirim ke ibu kota Honiara, menjaga perdamaian sejak saat itu di bawah perjanjian keamanan bilateral yang ditetapkan pada tahun 2017.

Perjanjian ini memberikan dasar hukum untuk pengerahan cepat polisi Australia, pasukan, dan warga sipil terkait jika terjadi tantangan keamanan besar.

Polisi China sudah berada di pulau-pulau itu untuk melakukan misi pelatihan.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menggambarkan kemungkinan pasukan militer China ditempatkan di Kepulauan Solomon sebagai “potensi militerisasi kawasan.”

Baca Juga: China: Barat Terapkan Standar Ganda atas Hak Asasi Manusia, Itu Tidak Bisa Diterima

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan laporan pakta itu adalah "pengingat akan tekanan dan ancaman terus-menerus yang hadir di wilayah kami terhadap keamanan nasional kami sendiri."

Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington tidak percaya pasukan keamanan dan metode China perlu diekspor.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada hari Kamis, “pihak-pihak terkait harus melihat kerja sama keamanan China-Kepulauan Solomon secara objektif dan rasional dan berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab.”

"Upaya untuk memprovokasi, menghalangi, dan merusak hubungan persahabatan China dengan negara-negara kepulauan adalah tidak populer dan tidak akan berhasil," kata Wang kepada wartawan pada briefing harian.

“Kerja sama China-Kepulauan Solomon tidak menargetkan pihak ketiga mana pun dan tidak bertentangan dengan kerja sama Kepulauan Solomon dengan negara lain. Melainkan melengkapi mekanisme kerja sama regional yang ada secara positif,” ujarnya.