China dan Kepulauan Solomon Teken Draft Pakta Keamanan, Australia, Selandia Baru dan AS Khawatir

BEIJING, KOMPAS.TV — China dan Kepulauan Solomon menandatangani versi draft pakta keamanan yang dapat membuat polisi China dan pasukan lain bekerja lapangan di negara Kepulauan Pasifik itu, memicu kekhawatiran dari mitra tradisional Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat, seperti laporan Associated Press, Kamis, (31/3/2022)

Pemerintah Kepulauan Solomon hari Kamis (31/3/2022) mengatakan draft perjanjian itu telah diparaf oleh perwakilan kedua belah pihak dan sekarang akan "dibersihkan dan menunggu tanda tangan dari menteri luar negeri kedua negara."

Perjanjian tersebut bertujuan untuk “menanggapi ancaman domestik yang lunak dan keras dari Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon akan terus menggelar implementasi strategi keamanan nasionalnya dan menjunjung tinggi kebijakan luar negerinya 'Teman untuk semua dan tidak ada musuh,'” kata rilis berita pemerintah seperti dilansir Associated Press.

Tidak jelas pihak mana yang memprakarsai perjanjian, tetapi jika ditandatangani, kesepakatan itu akan memberi Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon kemampuan untuk meminta China melindungi pemerintahnya sendiri sambil memberikan China basis operasi antara Amerika Serikat dan Australia yang dapat digunakan untuk memblokir lalu lintas pelayaran melintasi Pasifik Selatan, seperti dilansir New York Times.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare hari Selasa menolak kekhawatiran bahwa keamanan regional akan terancam oleh perjanjian itu.

Sogavare menyebut kekhawatiran semacam itu sebagai "omong kosong," menambahkan, "Saya merasa itu sangat menghina, ya, ... dicap sebagai tidak layak untuk mengelola urusan kedaulatan kita sendiri," seperti dikutip Associated Press.

Baca Juga: Demonstrasi Anti-China Rusuh di Kepulauan Solomon, Tiga Jasad Terbakar Ditemukan

China juga menolak pertanyaan tentang perjanjian tersebut.

Dalam pernyataannya, Kepulauan Solomon mengatakan akan terus “bekerja dengan semua mitra dalam mewujudkan negara yang aman dan terjamin di mana semua orang dapat hidup berdampingan secara damai.”

Kepulauan Solomon dalam pernyataannya berterima kasih kepada Australia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Fiji yang menyediakan personel untuk menjaga keamanan di pulau-pulau negara kepulauan itu.

Di bawah ketentuan draft perjanjian, China dapat mengirim polisi, personel militer, dan angkatan bersenjata lainnya ke Kepulauan Solomon “untuk membantu menjaga ketertiban sosial” dan untuk berbagai alasan lainnya.

China juga dilaporkan bisa mengirim kapal perang ke pulau-pulau untuk persinggahan dan untuk mengisi kembali pasokan, yang mengarah ke spekulasi tentang kemungkinan China membangun pangkalan angkatan laut di pulau-pulau Kepulauan Solomon.

Memperdalam kekhawatiran, draft perjanjian menetapkan China perlu menyetujui informasi apa pun yang dirilis tentang pengaturan keamanan bersama, termasuk pada briefing media.

Baca Juga: Rusia Kian Mesra dengan China, Akan Bangun Tatanan Demokrasi Dunia Baru Bersama

Kepulauan Solomon berpenduduk 700.000 orang, mengalihkan kesetiaan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing tahun 2019, faktor yang berkontribusi terhadap kerusuhan pada November tahun lalu antara penduduk pulau yang berbeda di negara itu.

Polisi Australia dikirim ke ibu kota Honiara, menjaga perdamaian sejak saat itu di bawah perjanjian keamanan bilateral yang ditetapkan pada tahun 2017.

Perjanjian ini memberikan dasar hukum untuk pengerahan cepat polisi Australia, pasukan, dan warga sipil terkait jika terjadi tantangan keamanan besar.

Polisi China sudah berada di pulau-pulau itu untuk melakukan misi pelatihan.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menggambarkan kemungkinan pasukan militer China ditempatkan di Kepulauan Solomon sebagai “potensi militerisasi kawasan.”

Baca Juga: China: Barat Terapkan Standar Ganda atas Hak Asasi Manusia, Itu Tidak Bisa Diterima

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan laporan pakta itu adalah "pengingat akan tekanan dan ancaman terus-menerus yang hadir di wilayah kami terhadap keamanan nasional kami sendiri."

Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington tidak percaya pasukan keamanan dan metode China perlu diekspor.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada hari Kamis, “pihak-pihak terkait harus melihat kerja sama keamanan China-Kepulauan Solomon secara objektif dan rasional dan berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab.”

"Upaya untuk memprovokasi, menghalangi, dan merusak hubungan persahabatan China dengan negara-negara kepulauan adalah tidak populer dan tidak akan berhasil," kata Wang kepada wartawan pada briefing harian.

“Kerja sama China-Kepulauan Solomon tidak menargetkan pihak ketiga mana pun dan tidak bertentangan dengan kerja sama Kepulauan Solomon dengan negara lain. Melainkan melengkapi mekanisme kerja sama regional yang ada secara positif,” ujarnya.