Heboh Putin Berniat Hadir di KTT G20 di Bali, Apa Itu G20 dan Isu yang akan Dibahas?

G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan untuk membahas kebijakan dalam rangka mencapai stabilitas keuangan internasional.

Baca Juga: Presiden China Xi Jinping Kontak Presiden Indonesia Joko Widodo Bahas Ukraina dan G20

Tujuan G20

Forum ini dibentuk sebagai upaya untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997-1999 dengan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi yang sistemik, termasuk Indonesia.

Atas saran para Menteri Keuangan G7, para Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral mulai mengadakan pertemuan untuk membahas tanggapan terhadap krisis keuangan global yang terjadi. Setelah itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan diadakan secara rutin pada musim gugur setiap tahun.

Sembilan tahun kemudian, pada 14-15 November 2008, para pemimpin negara-negara G20 berkumpul untuk KTT G20 yang pertama.

Pada kesempatan itu, para pemimpin negara tersebut mengoordinasikan respons global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat saat itu dan sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan.

Untuk mempersiapkan KTT tahunan, para Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral, bersama dengan para sherpa bertemu beberapa kali dalam setahun.

Baca Juga: Pegang Presidensi G20, Indonesia Diminta Cegah Spillover Effect Krisis Ukraina

Indonesia Presidensi G20

Saat ini presidensi G20 dipegang Indonesia, yang memilih tema serta fokus dari seluruh kegiatan G20.

Indonesia memandang dunia membutuhkan tindakan kolektif dan kolaborasi inklusif yang lebih kental di antara negara-negara maju utama dan ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Untuk tahun 2022, Indonesia sebagai presidensi G20 fokus pada tiga pilar utama, Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital.

Melalui pilar-pilar tersebut, Indonesia mengatakan akan terus memimpin dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM dan ekonomi digital.

Selain itu, Indonesia mendorong peningkatan kapasitas kolektif melalui reformasi perpajakan global, kerja sama yang lebih kuat dalam memerangi korupsi, pendalaman pembiayaan infrastruktur, dan mendorong kerja sama internasional yang lebih demokratis, dan representatif.