Menlu Sergey Lavrov Blak-blakan Tujuan Rusia Serbu Ukraina, 141 Negara PBB Tuntut Stop Invasi

MOSKOW, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov pada Rabu (2/3/2022) blak-blakan mengatakan, Moskow tetap berkomitmen melakukan demiliterisasi Ukraina dan harus ada daftar senjata tertentu yang tidak akan pernah bisa dikerahkan, apalagi dibuat oleh Ukraina, seperti dilansir Straits Times, Kamis (3/3/2022).

“Dalam operasi militer khusus ini, Rusia menetapkan tujuan, dengan mempertimbangkan pengalaman beberapa dekade terakhir setelah runtuhnya Uni Soviet, yaitu untuk memastikan demiliterisasi Ukraina. Jenis senjata serang tertentu harus diidentifikasi, dan (dipastikan) tidak akan pernah digelar di Ukraina serta tidak akan dibuat (di Ukraina) ... Sama sekali tidak boleh ada senjata yang bisa mengancam keamanan Federasi Rusia," tegas Lavrov.

Selain itu, Lavrov mengatakan, "kita berbicara tentang denazifikasi, Moskow tidak terima melihat bagaimana di Eropa modern, mereka berbaris di bawah panji-panji fasis dan meneriakkan seruan untuk membunuhi orang-orang Rusia."

“Saya mendesak sekali lagi, tonton materi video yang tersedia secara bebas, tentang kebebasan yang dinikmati neo-Nazi Ukraina saat mereka berbaris di bawah potret penjahat perang. Presiden Zelensky (bahkan) menyediakan pengawalnya untuk menjadi pengawal kehormatan. (Di sini) Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

Baca Juga: Rusia Klaim Telah Rebut Kota Pelabuhan di Ukraina

PBB Tuntut Rusia Hentikan Invasi

Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB hari Rabu (2/3/2022) mengadakan pemungutan suara untuk resolusi yang menuntut Rusia menghentikan invasi ke Ukraina dan menarik seluruh pasukan, seperti dilaporkan Associated Press, Rabu (2/3/2022).

Hasilnya, mayoritas negara setuju mendesak Rusia menghentikan perang. Resolusi tersebut disetujui oleh 141 dari 181 negara yang hadir. Sementara 35 negara memilih abstain dan lima menolaknya.

Indonesia termasuk negara yang setuju resolusi mengutuk Rusia. Selain Indonesia, negara Asia Tenggara yang menyetujui resolusi ini adalah Kamboja, Malaysia, Myanamr, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timor Leste.

Sementara itu, pihak yang menolak adalah Federasi Rusia, Belarusia, Korea Utara, Suriah, dan Eritrea. Negara yang memilih abstain termasuk India, Iran, China, Afrika Selatan, Laos, dan Vietnam.

Di Moskow, Menlu Rusia mengatakan siap membahas masalah jaminan keamanan dalam perundingan putaran kedua dengan Ukraina, kata Sergei Lavrov, seperti dilansir RIA Novosti, Rabu, (3/3/2022)

Baca Juga: Resolusi PBB Tuntut Rusia Hentikan Invasi ke Ukraina Disetujui 141 Negara, Indonesia Termasuk Setuju

"Presiden Zelensky mengumumkan kesiapannya, atau lebih tepatnya keinginan untuk menerima jaminan keamanan - saya pikir ini adalah langkah positif. Negosiator kami siap untuk perundingan putaran kedua dengan perwakilan Ukraina tentang jaminan ini," kata Menlu Rusia Sergey Lavrov.

Lavrov menekankan bahwa tuntutan yang diajukan Moskow kepada Kiev jangan dianggap sebagai kondisi pemerintah Ukraina menyerah kepada Rusia.

"Kami mengusulkan sebuah kesepakatan. Ini akan memastikan hak hukum semua orang yang tinggal di Ukraina, yang mencakup seluruh kebangsaan dan minoritas tanpa kecuali, termasuk (memastikan) kesetaraan mereka. Ini juga harus tercermin dalam konstitusi Ukraina," tegasnya.

Moskow berkilah sudah mencoba berunding dengan Kiev selama delapan tahun dan menuding Barat menggunakan Ukraina sebagai alat untuk menghadang Rusia.

"Situasi keseluruhan saat ini berkembang karena fakta, bahwa Barat menolak untuk mengakui hak yang sama bagi Federasi Rusia dalam mengatur arsitektur keamanan Eropa," kata Lavrov menyimpulkan.