Pemerintah Tolak Permintaan AS, untuk Fasilitasi Operasi Pesawat Mata-Mata P-8 Poseidon di Indonesia

JAKARTA,KOMPAS.TV – Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengijinkan pesawat militer pengawas maritim milik Amerika Serikat, P-8 Poseidon untuk mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Republik Indonesia.

Kantor berita Reuters melaporkan, hal itu diungkapkan oleh empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui permintaan tersebut kepada Reuters.

Amerika Serikat, pada Juli dan Agustus 2020 mengirimkan pejabat tingginya untuk melakukan pendekatan tingkat tinggi kepada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan  Presiden Indonesia. Dan semuanya  dengan tegas menolak (rebuff) permintaan tersebut.

Sejauh ini, permintaan konfirmasi  menyangkut informasi dari Reuters tersebut, belum ditanggapi oleh Kantor Presiden, Kemenhan dan Kemlu Indonesia.

Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, juga bersikap sama.  Sementara Perwakilan Kementerian Pertahanan AS dan Menteri Luar Neger  Retno Marsudi menolak memberi komentar.

Menurut Reuters, para pejabat senior Indonesia menganggap, permintaan Amerika  tersebut mengejutkan, karena Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif Indonesia juga tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi secara resmi di wilayah kedaulatannya.

Pesawat Pengintai Maritim P-8 Poseidon berperan sangat penting mengawasi kegiatan militer Cina di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan.

Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang juga menjadi jalur laut perdagangan internasional yang ditaksir senilai USD 3 triliun setiap tahun.

Indonesia bukan pihak yang berperkara di Laut Cina Selatan, namun memiliki wilayah kedaulatan penting, yaitu wilayah darat dan laut Kepulauan Natuna disana.

TNI Angkatan Laut juga secara rutin mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan dan kerap mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Cina dari wilayah laut Indonesia yang oleh Beijing dianggap wilayah mereka secara historis.

Indonesia dan Cina memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang sangat berkembang, dan sejalan dengan politik bebas-aktif, Indonesia tidak akan memihak siapapun dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi lebih jauh kepada Reuters mengatakan, Indonesia mulai waspada dengan meningkatnya ketegangan antara dua negara adidaya tersebut, serta dengan militerisasi Laut Cina Selatan.

Dalam wawancara September lalu, seperti diberitakan Reuters, “Kami (Indonesia) tidak ingin terjebak dalam persaingan ini, dan Indonesia ingin menunjukkan kepada semua pihak bahwa Indonesia siap menjadi mitra,”

Terlepas dari kedekatan strategis antara AS dan negara-negara Asia Tenggara dalam mengekang ambisi teritorial Cina, mantan wakil menteri luar negeri Indonesia, Dino Patti Djalal kepada Reuters mengatakan, "Kebijakan Anti-Cina yang sangat agresif" dari Amerika Serikat telah membuat Indonesia dan kawasan menjadi terheran-heran.

Dino mengatakan," Kebijakan AS tersebut dipandang tidak pada tempatnya," selain itu, "Kami tidak mau terjerumus ke dalam kampanye anti-Cina di wilayah. Tentu kami menjaga kedaulatan kami, namun ada keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dan Cina saat ini menjadi negara yang paling memberi pengaruh di dunia bagi Indonesia," tutur Dino.  

Greg Poling, Analis Asia Tenggara dari Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington DC mengatakan, upaya AS mendapat hak mendarat bagi pesawat mata-mata mereka adalah contoh dari upaya AS untuk memperdaya namun ceroboh.

"Itu adalah sebuah indikasi sejauh mana orang-orang di pemerintahan AS memahami Indonesia," tutur Greg kepada Reuters. "Apa yang anda lakukan ada batasnya, dan jika menyangkut Indonesia, batasnya adalah -putting boots on the ground- kegiatan tentara asing di wilayah kedaulatan Indonesia,"

Amerika Serikat baru-baru ini mengoperasikan pesawat intai maritim P-8 Poseidon di wilayah Laut Cina Selatan dari basis-basis militer Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Cina juga meningkatan intensitas latihan militer tahun ini, sementara AS juga meningkatkan operasi kebebasan bernavigasi di laut, penempatan kapal selam, serta pengawasan maritim.

P-8 Poseidon, dengan radar, kamera dan sensor akustik suara yang canggih telah memetakan kepulauan, permukaan laut, dan alam bawah laut di kawasan Laut Cina Selatan setidaknya selama enam tahun terakhir.

Saat membawa senjata dan peluru kendali, P-8 Poseidon dapat mendeteksi  serta menyerang kapal dan kapal selam dari jarak jauh. Ia juga memiliki sistem komunikasi yang memungkinkannya untuk mengendalikan pesawat tak berawak.  (Edwin S Bimo)