Mengenal PFN dari Era Belanda, Jepang hingga Menjadi BUMN yang Kini Dipimpin Ifan Seventeen

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PT PFN) didirikan sebagai Berita Film Indonesia (BFI) pada 6 Oktober 1945 oleh R.M Soetarto.

Pendirian BFI disaksikan oleh Meteri Penerangan Amir SYarifuddin dan BFI resmi bergabung menjadi lembaga di bawah Kementerian Penerangan.

Pada tahun 1950, Kementerian Penerangan mengubah bentuk BFI menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) lalu berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN).

PFN menjadi Produksi Film Negara

Unsur perusahaan PFN dibagi menjadi empat badan yaitu

• Central Film Laboratory (CFL),
• Dinas Perfilman Penerangan (DFP),
• Dinas Film Cerita (DIFTA)
• Kantor Peredaran Film (KPF) pada tahun 1957.

Kementerian Penerangan melalui SK Menteri Penerangan Nomor 55B/MENPEN/1957 memutuskan untuk menjadikan PFN sebagai Pusat Produksi Film Negara (PPFN) pada tanggal 16 Agustus 1975.

Melalui SK tersebut, PPFN bergabung di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan sebagai Unit Pelaksana Teknis).

PFN menjadi Badan Usaha Milik Negara PFN kemudian resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988.

Perubahan ini bermaksud agar PFN dapat menjalankan aktivitas secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sembari misi perusahaan juga bisa berjalan sesuai dengan tuntutan pembangunan Nasional.

Baca Juga: Kementerian BUMN Benarkan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT PFN

Perubahan PFN dari Perum menjadi Perseroan Pada tanggal 12 Oktober 2023, telah dilakukan penandatanganan Akta Pendirian PT Produksi Film Negara (Persero) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2023 yang terbit pada tanggal 10 Agustus 2023, Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo.

Perubahan ini dalam rangka persiapan akusisi oleh Danareksa.

Kerjasama Produksi film Unyil, dan banyak lagi

PFN mengunggah beberapa hasil kerjasama mereka dengan beberapa judul film, event, serta program televisi. Mereka menyimpan beberapa arsip juga di halaman film klasik yang isinya berbagai film perjuangan, termasuk "Pelangi di Nusa Laut" (1992), "Surat Untuk Bidadari" (1992), "Operasi Trisula" (1986), "Djakarta 66" (1986). Ada juga film klasik "Penumpasan Pengkhianatan G30/S PKI".

Tidak  cuma film yang bernada propaganda, PFN juga paling dikenal karena serial "Si Unyil" yang tayang di TVRI sejak 1981. Kesuksesan PFN lewat boneka "Si Unyil" bahkan masih bisa dirasakan sampai era modern setelah tayang di salah satu televisi swasta hingga 2024.