JAKARTA, KOMPAS.TV- Di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak saat ini, Kementerian Pertanian menjamin pasokan daging sapi dan kerbau mencukupi untuk kebutuhan Ramadhan dan Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan, pemerintah telah menghitung berdasarkan neraca komoditas untuk kebutuhan puasa dan Lebaran. Pasokan daging sapi dan kerbau juga ada dari impor.
"Termasuk dari produksi (daging) dalam negeri. Jadi, tidak perlu khawatir, kasus PMK ini akan terus kita kendalikan," kata Agung di Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara.
Ia mengakui saat ini kasus PMK memang sedang meningkat di dalam negeri. Namun kasus PMK tidak sebesar dengan kejadian tahun 2022.
Baca Juga: Kementan Minta Peternak Siaga Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi, Puncaknya Maret 2025
Meski kasus PMK sangat tinggi di tahun 2022, ketersediaan daging sapi maupun kerbau untuk kebutuhan puasa dan lebaran saat itu masih mencukupi.
"PMK ini kematiannya juga sebetulnya tidak terlalu tinggi. Tingkat kematiannya di bawah 2 persen, tetapi memang penyebarannya yang sangat cepat dan kerugian ekonomi cukup besar," ungkapnya.
Pemerintah jug sudah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan ke daerah-daerah berisiko tinggi, termasuk Jawa Tengah dan DIY.
Menurutnya, kunci dari pencegahan PMK ini adalah vaksinasi. Saat ini, ada lima jenis vaksin PMK yang telah mendapatkan nomor registrasi, termasuk dua yang diproduksi di dalam negeri.
Baca Juga: Wabah PMK Merebak di Kediri dan Pacitan, Aktivitas Sejumlah Pasar Hewan Ditutup
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengingatkan, para peternak sapi di Provinsi Jawa Timur agar meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah PMK yang bisa mengancam populasi sapi di wilayah tersebut.
Kementan mencatat, peningkatan kasus PMK terjadi pada minggu ketiga dan keempat Desember 2024 dipicu oleh cuaca ekstrem. Prediksinya puncak kasus PMK akan berlangsung hingga Maret 2025.
Sudaryono pun mendorong para peternak untuk melakukan vaksinasi secara berkala agar Indonesia dapat terbebas dari penyakit menular ini.
"Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah bagaimana mengantisipasi wabah PMK. Oleh karena itu, vaksinasi harus dilakukan, baik yang difasilitasi pemerintah maupun secara mandiri," tuturnya.
Baca Juga: Cegah PMK, DKPP Kabupaten Pekalongan Semprot Sapi dan Kerbau dengan Disinfektan
Salah satu daerah yang mendapat perhatian serius adalah Jawa Timur, karena memiliki populasi sapi terbesar di Indonesia dan menjadi sektor vital bagi ketahanan pangan nasional.
Ia juga menekankan, vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya sekali, melainkan harus dilakukan secara berkala agar efeknya maksimal.
Wamentan juga mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah daerah (Pemda) Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menjaga kesiapsiagaan terhadap potensi penyebaran PMK.
"Satu sapi yang terinfeksi PMK bisa menular kemana-mana. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama menjaga seluruh populasi sapi di Jawa Timur," imbuhnya.
Baca Juga: Zulhas Ungkap Prabowo Akan Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp140 Triliun
Ia mengungkap, pemerintah menargetkan peningkatan produksi dan populasi sapi dalam lima tahun mendatang, yang diperkirakan akan mencapai 5 juta ekor.
Untuk tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan tambahan 200.000 ekor sapi dengan memperkuat para peternak besar, kecil, dan koperasi untuk mendukung program ini.
“Untuk vaksin kami sediakan, Kalau tidak bisa dapat bantuan vaksin gratis bisa membeli secara mandiri dengan harganya yang nggak mahal harganya berkisar antara Rp17.000 hingga Rp25.000 per dosis. Ini adalah investasi kecil untuk melindungi aset besar, yaitu ternak,” tuturnya.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.