Bapanas Sebut Harga Beras Dunia Turun karena RI Mau Setop Impor Beras Tahun Ini

Menurutnya, kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958 dengan raihan 1,54 persen.

Baca Juga: Menperin Tegaskan Investasi AirTag Apple Tak Bisa Buat iPhone 16 Dijual di Indonesia

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), terkendalinya tingkat inflasi salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

"Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi pun terkendali dengan baik," tutur Arief.

"Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo," ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan, Indonesia akan berhenti mengimpor beras mulai 2025. Ia mengatakan, impor yang akan dilakukan pada 2025 adalah sisa kuota beras yang belum terealisasi.

Adapun tahun ini, pemerintah menetapkan kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton. Dari jumlah itu, yang terealisasi sekitar 2,9 juta ton. 

Baca Juga: Waspada Flu Burung & HMPV, Kemenkes Terbitkan Surat Edaran untuk Kadinkes-Asosiasi Klinik Seluruh RI

"Mudah-mudahan tahun depan kita nggak impor beras, kalau impor pun sedikit," kata Zulkifli dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Pangan di Jakarta, Kamis (21/11/2024). 

"Sudah diputuskan 3,6 (ton) baru masuk 2 koma sekian. Nanti sampai akhir tahun mungkin ada tambahan-tambahan lagi, yang masuk tapi sudah diputuskan," ujarnya.

Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk mempercepat swasembada pangan. Yakni menjadi tahun 2027.

"Kemarin, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, 2027. Jadi kita punya waktu 2 tahun," ujarnya.

Dalam kurun waktu tersebut, kementerian dan lembaga terkait harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih terkendala untuk mewujudkan swasembada pangan.