Pusat Data Nasional Belanjakan Anggaran Rp700 M Sepanjang 2024, tapi Kini Terkena Serangan Siber

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Pusat Data Nasional (PDN) sudah membelanjakan dana sebesar Rp700 miliar sepanjang tahun 2024.

PDN mendapatkan jatah dana dari APBN lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers realisasi APBN per akhir Mei 2024, di Jakarta, Kamis (27/6/2024). 

“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, anggaran untuk PDN juga termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi senilai Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024.

Baca Juga: TB Hasanuddin Pertanyakan Kinerja BSSN: Tiap RDP Hanya Laporan, Solusinya Apa?

Selain untuk PDN, belanja infrastruktur melalui Kominfo juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G senilai Rp1,6 triliun, kapasitas satelit Rp700 miliar, dan Palapa Ring Rp1,1 triliun.

“Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp5 triliun,” tambah Sri Mulyani. 

Seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) terkena serangan siber yang mengunci data di 282 kementerian/lembaga.

Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (KIP) Kemkominfo, Usman Kansong mengaku, pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. 

Baca Juga: Dipanggil DPR soal Serangan Siber, Menkominfo: Layanan Prioritas Pulih Akhir Juli

Usman juga menegaskan, pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta peretas untuk memulihkan data yang dienkripsi.

"Kami mengutamakan pemulihan (data) kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44," ungkap Usman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Usman menambahkan, pihaknya akan mengutamakan pemulihan layanan K/L yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Targetnya, setidaknya 18 layanan K/L dapat pulih per akhir Juni 2024.

“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” tuturnya. 

Baca Juga: PDN Diretas, Menkominfo: Total 239 Intansi Terdampak Layanannya

Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko menyampaikan, data yang sudah dikunci ransomware tidak bisa dipulihkan.

Sehingga, saat ini tim pemerintah berupaya memulihkan data dengan sumber daya yang tidak terenkripsi ransomware.

Herlan menambahkan, data yang diserang peretas tidak akan bocor ke luar.

Pasalnya, data-data yang terenkripsi ransomware masih berada dalam server PDN dan akses dari luar sudah diputus.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” jelas Herlan.

“Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar," tambahnya. 

Baca Juga: Mengapa Server PDN Mudah Dibobol Pengirim 'Ransomware'? Ini Kata Pakar Keamanan Siber!

Mengenai ratusan data yang terenkripsi ransomware, pemerintah memutuskan untuk membiarkan data tersebut. Keputusan ini diambil usai data dipastikan masih berada dalam server PDN.

Usman mengatakan, pemerintah tidak akan memenuhi tebusan peretas.

Pasalnya, selain data sudah diisolasi di PDN, tidak ada jaminan peretas akan memenuhi janjinya membuka enkripsi usai mendapatkan uang.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga," tambahnya.