Prabowo Sepakat Program Makan Bergizi Gratis Dilakukan Bertahap, Tahun Depan Anggarannya Rp71 T

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyepakati pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) akan dilakukan secara bertahap. Di tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program itu adalah sebesar Rp71 triliun.

Kesepakatan itu dicapai dalam proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan saat ini dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang ditunjuk Prabowo.

“Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan timnya, untuk memberikan clarify terkait Program Makan Bergizi Gratis akan fit dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca Juga: Airlangga Ungkap Defisit dan Rasio Utang RI Lebih Baik dari Jepang, China, hingga AS

“Pak Prabowo menyetujui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama 2025 disepakati alokasi Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” ujarnya dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis itu sudah masuk dalam postur defisit RAPBN 2025, yang sebesar 2,29 hingga 2,82 persen.

“Angka 71 itu bukan on top di atas itu (range deficit), tapi sudah di dalamnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih, dalam perumusan RAPBN bersama DPR. Sehingga memberi kejelasan dan tidak ada spekulasi tentang penyusunan anggaran.

Baca Juga: Airlangga Sebut Prabowo Sudah Sepakat Defisit di Bawah 3 Persen dan Rasio Utang di Bawah 40 Persen

“Tidak ada gap antara RUU (APBN) yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program priotitas yang ingin dan akan dilaksanakan pemerintahan baru terpilih Prabowo Subianto,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Terpilih Prabowo sudah menyetujui asumsi makro yang disusun oleh pemerintah saat ini, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Airlangga mengungkap, pihaknya bersama Sri Mulyani telah bertemu dengan Prabowo bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. 

"Telah ada pertemuan antara pemerintah, dengan presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, saya, bu Menkeu, Mas Thomas Djiwandono, presiden terpilih dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sudah melakukan rapat. Dalam rapat itu dijelaskan kondisi ekonomi dan RAPBN 2025," kata Airlangga.

Baca Juga: Basuki Usul Prabowo-Gibran Lanjutkan Pembangunan Bendungan dan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa

"Dalam rapat tersebut, pemerintah dan presiden terpilih pada prinsipnya setuju dengan RAPBN dan asumsi makro yang sedang dalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan dengan DPR yang akan berjalan," ujarnya seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Airlangga mengungkap, dalam RAPBN 2025 yang masih dibahas dengan DPR, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen. 

Selanjutnya defisit 2,29-2,82 persen dan rasio utang di bawah 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).