Serikat Buruh Ungkap Dampak Potongan Tapera: Potensi PHK hingga Daya Beli Menurun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai karyawan swasta sangat khawatir akan rencana pemerintah mewajibkan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pasalnya, menurut Elly, upah yang diterima oleh buruh saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Ia mengatakan, rata-rata kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) hanya sekitar 3 persen per tahun, namun potongan iuran Tapera mencapai 2,5 persen.

"Pekerja paling khawatir, satu, dari upah yang mereka terima saat ini kan, kenapa kita turun ke jalan untuk meminta kenaikan upah minimum sebenarnya? Karena upah yang didapatkan sekarang ini tidak cukup, lalu ini akan menjadi ancaman bagi mereka. Rata-rata kenaikan upah itu hanya 3 persen, artinya kalau gaji di Jawa misalnya Rp2 juta, tambah 3 persen itu hanya Rp60 ribu penambahannya, dan mereka harus mengiur sekitar 2,5 persen," kata Elly dalam konferensi pers soal polemik Tapera di Breaking News Kompas TV, Jumat (31/5/2024).

Baca Juga: Tolak Tapera Bersifat Wajib, Presiden KSBSI: dari Mana sih Pemikiran Pemerintah Ini?

Dengan perhitungan tersebut, Elly menilai pekerja semakin tidak bisa memenuhi kebutuhan, terlebih bagi yang sudah berkeluarga.

"Artinya, ini mereka kehidupannya, daya belinya, dan untuk tanggung jawab mereka di family dan untuk kegiatan sehari-hari juga pasti terancam," lanjut Elly.

Sementara itu, di sisi pengusaha atau pemberi kerja, kata Elly, iuran Tapera juga bisa saja berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Seperti diketahui, potongan Tapera sebesar 3% dengan rincian pihak yang membayar adalah 2,5 persen dari Pekerja; dan 0,5 persen dari Pemberi Kerja.

"Dari pengusaha, saya kira dengan beban ini mereka akan bisa saja alasannya, oh kami ini ajalah habisin dulu ini apa namanya PHK dulu beberapa karyawan ini karena kami tidak sanggup," ucap dia.