Indonesia Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Ini Manfaatnya Buat RI

PARIS, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) Indonesia, pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis (2/5/2024). 

Prosesi ini menandakan proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di OECD. Roadmap keanggotaan OECD diterima langsung Menko Airlangga dari Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markas besar OECD di Chateau de la Muette, Paris, Prancis.

Airlangga mengatakan, pasca diserahterimakannya Peta Jalan Aksesi Indonesia di PTM OECD, Indonesia berniat menyerahkan Initial Memorandum pada awal 2025. 

"Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD. Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (2/5). 

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa proses koordinasi domestik serta komunikasi dengan negara mitra anggota OECD dan mitra internasional lainnya telah dilakukan secara intensif. Hal ini untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan cepat dan lancar. 

Baca Juga: Bahlil Bantah Investasi di RI Dikuasai China, Ternyata Negara Ini yang Terbesar

Sebagai quick wins, Indonesia akan memprioritaskan sektor-sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Cormann menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia turut meningkatkan nilai strategis bagi OECD. 

"Sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara, tidak dapat dipungkiri jika Indonesia merupakan aktor signifikan dalam pemerintahan global," ujar Cormann. 

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Jumat (3/5), OECD adalah inter-governmental organisasi yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Dalam implementasinya, OECD membantu para pengambil kebijakan untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan global terbaru dan mencoba mengidentifikasi solusi kebijakan yang dapat diterapkan untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari globalisasi, sambil menjawab berbagai tantangan dan menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola yang baik. 

Baca Juga: Gunung Ruang Masih Erupsi, Bandara Sam Ratulangi Ditutup sampai Jumat Sore

Dengan kapasitasnya sebagai global standard-setter di berbagai bidang, OECD telah menghasilkan berbagai analisis, laporan, dan rekomendasi yang telah dijadikan referensi utama, panduan, serta benchmark yang tidak saja dimanfaatkan oleh negara-negara anggota, tetapi juga oleh negara bukan anggota serta berbagai lembaga dunia. 

Dengan kualitas analisis yang diakui dan dengan dukungan data yang lengkap, OECD telah memberikan kontribusi dan peran penting dalam menangani berbagai tantangan ekonomi dan pembangunan.

“Dengan mewakili 80% perdagangan dan investasi dunia, keanggotaan dan standar OECD sangat penting untuk menjamin perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan," kata Airlangga. 

"Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia, untuk memajukan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya. 

Dengan bergabungnya Indonesia, saat ini terdapat 7 negara dengan status kandidat aksesi, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania. 

Baca Juga: Pemerintah akan Beli Lagi Saham Freeport jadi 61%, Izin Diperpanjang sampai 2061

Adapun hubungan Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2007, ketika Indonesia bergabung menjadi mitra kunci OECD. 

OECD sendiri telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan dan standar, baik bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, hingga dunia usaha.

Airlangga juga mengaku berbagai negara mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam OECD. Misalnya, Pemerintah Jepang, melalui Perdana Menteri Nishida ikut mempromosikan Indonesia untuk segera menjadi anggota OECD. 

Kemudian perwakilan Pemerintah Belanda yang hadir dalam pertemuan tingkat menteri OECD juga mendukung keanggotaan Indonesia. 

"Bahkan Belanda, Australia, Jepang, itu menyediakan dana agar proses Indonesia menjadi anggota OECD bisa lebih cepat," ucapnya. 

Baca Juga: Jokowi Ngevlog Bareng Menteri Basuki di Bendungan Tiu Suntuk NTB

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia mencatatkan sejarah bagus dalam keanggotaan OECD. Sebab, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang berhasil menjadi anggota OECD.

"Dan (Indonesia) menjadi negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea (Selatan)," sebutnya. 

Mayoritas anggota OECD adalah negara berpenghasilan tinggi dengan peringkat "sangat tinggi" dalam Indeks Pembangunan Manusia, dan dianggap sebagai negara maju.

Populasi kolektif anggota OECD adalah 1,38 miliar orang dengan harapan hidup rata-rata 80 tahun dan usia rata-rata saat ini adalah 40 tahun, dibandingkan dengan rata-rata global yaitu 30 tahun. 

Dengan label yang melekat sebagai klub negara berpenghasilan tinggi, negara-negara anggota OECD secara kolektif menguasai 80 persen perdagangan dan investasi dunia. 

"Untuk meraih cita-cita menjadi negara maju pada 2045 sudah saatnya Indonesia menguatkan pengaruhnya sebagai pembuat kebijakan dunia," ucap Airlangga.