JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merasa heran banyak pihak mempermasalahkan bantuan sosial (bansos) saat ini.
Erick menyebut program bansos sudah lama dijalankan oleh pemerintah dan bukan keputusan sepihak.
Hal itu ia ungkapkan saat meninjau pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
"Bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang," kata Erick kepada wartawan.
Erick menyatakan, Kementerian BUMN hanya membantu suplai bahan pangan yang diberikan sebagai bansos.
Pihaknya juga tidak pernah bertindak sebagai eksekutor bansos.
Baca Juga: Bantuan Beras 10 Kg Disetop, Kenali Bedanya dengan Bansos PKH, BLT El Nino, BPNT, hingga Banpres
Ia juga menegaskan, bansos diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.
"Program bansos ini sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogramkan oleh Bu Mensos juga Bapak Presiden. Kami dari BUMN hanya membantu suplainya, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos tetapi kalau intervensi pasar murah pada saat COVID-19 pun kami melakukan dan tidak ada yang diributkan," tuturnya.
"Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat yang belum mampu," tambahnya.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan Perum Bulog secara resmi telah memberhentikan sementara bantuan pangan beras menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Penyaluran bantuan pangan beras ini mulai disetop sementara dari tanggal 8 Februari hingga 14 Februari dan akan kembali dilanjutkan pada 15 Februari 2024.
Sumber :
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.