Airlangga Sebut Anggaran K/L Rp50,14 T yang Diblokir untuk Tambahan Bansos dan Subsidi Pupuk

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, anggaran kementerian dan lembaga yang diblokir sebesar Rp50,14 triliun memang akan digunakan untuk bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk. 

Ia menyampaikan, pemblokiran itu disebut dengan Automatic Adjustment.

“Itu (anggaran bansos dan subsidi pupuk) nanti kan tekniknya ada berbagai macam cara. Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) akan menyesuaikan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Airlangga di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (5/1/2024). 

Automatic Adjustment merupakan kebijakan pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialokasikan ke pos anggaran lainnya.

Pengaturan tersebut diterapkan pemerintah untuk menyesuaikan kondisi perekonomian yang tengah terjadi.

Tahun ini, Kemenkeu kembali melakukan Automatic Adjustment anggaran K/L dengan jumlah anggaran yang diblokir mencapai Rp50,148 triliun.

Baca Juga: Ketika Ahok Sebut Bansos Hanya Ada di Zaman Kerajaan

Yang terbaru, pemerintah menambah anggaran Rp14 triliun untuk penyediaan subsidi pupuk yang bertujuan agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi tahun ini dapat tercapai.

Airlangga menyatakan, penambahan subsidi pupuk saat ini penting untuk dilakukan mengingat telah memasuki musim tanam. 

Penambahan alokasi anggaran itu dilakukan guna mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi yang tahun ini ditargetkan akan diberikan kepada 14,3 juta petani.

“Dan ini subsidi pupuk tidak boleh lambat, sehingga Presiden sudah sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” ujarnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun dari pagu semula yang sebesar Rp26 triliun untuk pengadaan 2,5 juta ton tambahan pupuk bersubsidi tersebut.

Baca Juga: Info Pencairan Bansos BPNT 2024 Tahap 1, Bantuan Sampai Rp2,4 Juta Pertahun, Simak Cara Ceknya

Selain itu, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Besarannya adalah Rp200.000 per bulan tapi akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan di Februari. 

Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat Rp600.000. Kemenkeu telah menyiapkan dana Rp11,25 triliun untuk program itu. 

Pemberian berbagai bansos jelang Pemilu ini dikritik banyak pihak, karena dinilai sarat dengan kepentingan politis. 

Menurut Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD, pemotongan anggaran KL untuk dialihkan ke bansos sebenarnya sudah terjadi sejak pandemi. 

"Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran," kata Mahfud dalam konferensi pers usai debat terakhir Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2024)..

Baca Juga: Simak! Berikut Ini Link Cara Cek BLT Mitigasi Risiko Pangan, Dapat Rp600 Ribu