Saat Jokowi Tak Menyangka Perubahan Iklim Jadi Nyata: Mau Impor Beras Saja Sulit

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, perubahan iklim telah membuat Indonesia kesulitan mendapatkan pasokan beras. Lantaran, produksi dalam negeri berkurang, dan negara lain juga menyetop ekspor beras. 

Jokowi mengatakan, hal itu adalah salah satu dampak perubahan iklim yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. 

Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di Jakarta, Selasa (7/11/2023). 

"Dulu kita kalau ada perubahan iklim ya hanya dalam kata-kata, tapi sekarang sudah nyata. Kekeringan hampir di semua negara sekarang ini terjadi, panas bumi yang naik, gelombang panas. Kita ada tujuh provinsi kemarin kekeringan, sehingga produksi beras kita menurun, semuanya merasakan," kata Jokowi dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Baca Juga: Horee, Tiket Kereta Mudik Natal dan Liburan Tahun Baru Sudah Bisa Dipesan!

"Sehingga, kalau dulu kita mau impor beras, semua negara menyodorkan, “Pak, kami punya sekian juta ton, kami punya, kami punya". Sekarang ini mau impor beras, tanya ke Pak Zulkifli Hasan, sulit mencari barangnya, semua negara ngerem, tidak ekspor beras untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing," lanjutnya. 

Ia menyebut saat ini ada 22 negara produsen beras yang membatasi ekspornya. Sehingga, hal ini jadi pelajaran bagi Indonesia agar menjadikan ketahanan pangan sebagai fokus di masa depan. 

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan sosial (bansos) beras 10 kg hingga Juni 2024. Tadinya, bansos tersebut hanya diberikan sampai November 2023. 

Bantuan beras 10 kg itu akan diberikan kepada 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.

Baca Juga: Pengumuman! Pemerintah Perpanjang Bansos Beras 10 Kg sampai Juni 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, perpanjangan bansos itu dilakukan karena harga beras belum turun signifikan sejak bansos beras diberikan. 

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11/2023).

“Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu, bantuan dilanjutkan,” tambahnya. 

Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023. Sementara realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.

Baca Juga: KAI Gelar Promo Patriotrip, Diskon Tiket 25 Persen untuk Keberangkatan Sampai 30 November

Agar Bulog memiliki beras untuk diberikan sebagai bansos, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membayar utang kepada Bulog. Utang itu adalah tagihan pengadaan beras cadangan pemerintah yang dilakukan Bulog. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.

"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," ujarnya juga di Kompleks Istana.