DPR Minta Investor di Rempang Serap Pekerja Lokal dan Pakai Bahasa yang Mudah Dimengerti

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina mengingatkan pemerintah agar setiap investasi asing yang masuk ke Indonesia dapat benar-benar menyerap tenaga kerja lokal.

Termasuk dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat di Indonesia.

Hal ini terkait proyek Rempang Eco City yang menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Salah satu investornya adalah perusahaan Xinyi dari China, yang akan membangun pabrik kaca. 

"Terutama Xinyi ini dari Cina, pak, itu memang boleh kita menggunakan bahasa apa saja, tapi tentu kalau kita lihat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia itu kan yang biasa kita pakai ya, untuk kita ada investasi ya luar negeri, tapi kalau Bahasa Cina untuk teman-teman pegawai susah juga pak," kata Nevi saat rapat bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/10/2023). 

"Jadi masyarakat kita belum terbiasa untuk menggunakan Bahasa Cina. itu diperhatikan juga pak," tambahnya. 

Baca Juga: Menteri Bahlil Hanya Temui Warga Rempang yang Setuju Relokasi? | ROSI

Nevi juga meminta Bahlil untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi dari adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Ia menilai, konflik yang terjadi di Rempang menggambarkan belum siapnya pemerintah dalam menjalankan PSN.

"Memang betul-betul kita harus memastikan bahwa ini konfliknya harus diminimalisir dan tentu kita yakin dan percaya, baik Kementerian Investasi dan Pak Rudi BP Batam pasti sudah punya mekanisme yang sudah dimiliki sebelumnya untuk terkait perencanaan investasi," ujar Nevi seperti dikutip dari laman resmi DPR. 

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus berharap, Kementerian Investasi dapat belajar dari konflik di Rempang. 

Menurutnya, konflik akibat investasi bukan sesuatu yang baru terjadi.

Banyak investasi yang akhirnya menimbulkan perlawanan dan penolakan.

Baca Juga: BPS Ungkap Beras dan Bensin Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi September 2023

Ia pun menjelaskan, berbagai hal yang harus dipastikan sebelum investasi dilakukan.

Pertama, investasi harus disertai dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat. 

Ia pun mencontohkan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat merapikan pasar di Solo, yang terlebih dahulu melakukan dialog-dialog dengan masyarakat.

Kemudian, investasi harus memperhatikan aspek sosiologis dan ekonomis. Sebab, kedua hal tersebut merupakan persoalan mendasar.

"Nelayan dipindah dari pinggir pantai jauh dari tempat mereka mencari hidup, jauh dari tanah leluhur mereka, pasti akan menimbulkan konflik. Nah ini kan saya kira pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita, apa namanya, catet, sehingga tidak terulang di tempat lain," jelasnya.

Baca Juga: Kereta Suite Class Kompartemen Meluncur Pekan Ini, Berikut Potret Kemewahan Desain dan Fasilitasnya

Selanjutnya, sebelum melakukan investasi harus disertai krisis manajemen yang baik.

Misalnya dengan memastikan kepastian hukum dalam setiap proses investasi.

Aspek lain adalah dengan memberikan kepastian bagi masyarakat dapat hidup dengan lebih baik lagi dengan adanya investasi.

"Tolonglah investasi itu diidentifikasi pak peluang pekerjaan apa saja yang didapat di sana. Supaya kita menyiapkan roadmap sumber daya manusia di sana. Masyarakat di sana untuk bisa terlibat di dalamnya, tidak hanya jadi security, office boy, cleaning service. Apakah diperlukan kita membuat balai latihan, vokasi, atau segala macam," terangnya.

Baca Juga: Kemanakah Sebetulnya Arah Kritikan Anies soal Proyek Strategi Nasional? Ini Kata Pengamat Politik

Sebelumnya, pada September 2023 terjadi konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan aparat gabungan yang diakibatkan oleh konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. 

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kemudian ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk datang langsung ke Rempang dan berdialog dengan warga mencari solusi permasalahan investasi tersebut.