China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, INDEF: Risikonya Sangat Besar

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan terkait tuntutan pemerintah China agar Indonesia menjadikan APBN sebagai jaminan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Namun Luhut mengaku tuntutan China tersebut tak bisa langsung dipenuhi. Purnawirawan jenderal TNI AD itu kemudian menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

"Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," beber Luhut, Rabu (12/4/2023), dikutip dari Kompas.com.

Sementara mengenai besaran bunga utang, Luhut juga mengakui gagal melakukan negosiasi. Sehingga pemerintah China masih berkukuh bunga yang harus dibayarkan sebesar 3,4 persen per tahun.

"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," ucap Luhut.

"Tapi kita masih mau negosiasi lagi," imbuhnya.

Setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,02 triliun.

Biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp108,14 triliun. 

Baca Juga: Luhut Akan ke China untuk Nego Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Berharap Diringankan