CIANJUR, KOMPAS.TV - Pemkab Cianjur meminta berbagai kalangan yang hendak berdonasi untuk korban gempa, untuk menyalurkannya melalui posko terpusat pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Hal itu untuk memudahkan proses evakuasi dan penanganan cepat tim gabungan.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, iring-iringan kendaraan yang hendak menyalurkan donasi menghambat kendaraan petugas gabungan saat melakukan proses evakuasi. Terutama pengungsi yang hendak dirujuk dari pengungsian ke rumah sakit.
"Silahkan berdonasi untuk meringankan beban warga korban gempa, tapi jangan sampai menggunakan banyak kendaraan karena akan menghambat proses evakuasi dan penyaluran logistik ke posko kesehatan di pengungsian, terutama kendaraan taktis yang digunakan untuk evakuasi warga yang sakit," kata Herman seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/11/2022).
Herman menjelaskan, bagi donatur yang hendak menyalurkan bantuan atau donasinya, dapat mendatangi posko logistik di area Pemda Cianjur atau ke posko organisasi kemanusiaan yang dapat dipercaya legalitas-nya.
Sehingga petugas gabungan dapat sampai ke lokasi penanganan dengan cepat. Pasalnya, sejak beberapa hari terakhir, volume kendaraan yang membawa bantuan sudah memadati jalur menuju posko dan lokasi yang terdampak gempa cukup parah di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Warungkondang dan Pacet.
Baca Juga: Menteri Halim: Dana Desa Bisa Digunakan untuk Penanganan Korban Gempa Cianjur
Alhasil terjadi antrean kendaraan terjadi sejak pagi hingga malam hari.
"Jalan menuju posko pengungsian dan perkampungan terdampak dipadati kendaraan yang parkir di pinggir jalan untuk menyampaikan langsung bantuan ke pengungsi. Ini sudah pasti menghambat kinerja petugas termasuk pendistribusian air atau obat-obatan ke posko pelayanan," kata Herman.
Sementara itu, mulai Senin (28/11/2022), Bupati Cianjur akan memegang kendali penuh pelaksanaan tugas di lapangan untuk penanganan gempa. Termasuk pencarian dan pertolongan korban serta penanganan pengungsi.
"Kami tadi sudah rapat dengan pak bupati, mulai besok pak bupati akan memegang kendali penuh terkait dengan pelaksanaan tugas di lapangan baik terkait dengan pencarian dan pertolongan terkait dengan penanganan pengungsi, evakuasi termasuk pada saat nanti pembangunan rumah-rumah yang rusak," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto seperti dalam konferensi pers virtual kemarin.
Lantaran, gempa Cianjur adalah bencana daerah bukan bencana nasional. Sehingga segala penanganan komando di lapangan dan pelaksanaan kegiatan hariannya, akan kembali sesuai dengan ketentuan. Yakni bupati menjadi komandan satuan tugas (satgas).
Baca Juga: Penjelasan Menkes soal BPJS Orang Kaya: Asuransi Swasta yang Terkoneksi BPJS Kesehatan
"Di setiap bencana apapun apalagi bencana ini walaupun masif, walaupun dampaknya sangat besar, tadi data-datanya sudah saya sampaikan, tapi tetap ini bencana daerah bukan bencana nasional," ujar Suharyanto.
Meski demikian, Suharyanto menuturkan pemerintah pusat tetap akan mendampingi dan memberikan bantuan secara optimal.
"Kalau bencana daerah sesuai dengan ketentuan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Februari 2019, itu berdasarkan instruksi bapak presiden bahwa kalau bencana daerah itu otomatis pak bupati menjadi komandan satgas dibantu wakilnya komandan kodim dan kapolres," tuturnya.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.