Pembangunan IKN Tahun 2022 Butuh Anggaran Rp5,1 T, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, anggaran pembangunan  Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini, sebesar Rp 5,1 triliun. Dana tersebut berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V di Gedung DPR, yang juga disiarkan virtual, Kamis (25/8/2022).

Dari dana triliunan tersebut, sebanyak Rp110 miliar dialokasikan ke Ditjen Sumber Daya Air akan digunakan untuk mengendalikan banjir DAS Sanggai; Bendungan Sepaku Semoi;  19 embung di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP); dan penyediaan air baku dan persemaian mentawir.

Baca Juga: Jenderal Dudung Ingin Lokasi Mabes TNI AD Strategis di IKN, Agar Pengamanan Maksimal

Selanjutnya Rp 2,11 triliun dialokasikan ke Ditjen Bina Marga untuk pembangunan jalan kerja logistik dan jalan di dalam KIPP.

"Lalu pelebaran ruas Jalan dari Simpang IHM sampai Simpang Riko sampai jembatan Pulau Balang bentang pendek, pembangunan Jalan bebas hambatan, duplikasi jembatan bentang pendek, dan jalan By Pass pasar sepaku dan pembangunan dermaga," terang Basuki seperti dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR, Jumat (26/8/2022).

Kemudian, dana sebesar Rp 2,38 triliun dialokasikan ke Ditjen Cipta Karya untuk membangun di antaranya pengembangan kawasan pemukiman; pembangunan Istana Presiden; pembangunan Istana Wakil Presiden; dan pembangunan kantor beberapa kementerian.

Baca Juga: Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN Masuk Proses Lelang, Nilainya Rp3 T

Selanjutnya, dana sebesar Rp 480 miliar dialokasikan ke Ditjen Perumahan untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.

"Rp 40 miliar dialokasikan ke Ditjen Binsa Konstruksi untuk pengadaan barang dan jasa serta pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN," ujar Basuki.

Kementerian PUPR juga akan membuka pelatihan untuk 1.500 warga Penajam Paser, Kalimantan Timur untuk tenaga konstruksi yang akan dimulai pada Sabtu (27/8).

Kawasan inti IKN akan menjadi kawasan yang lebih dulu dibangun. Selain infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan instalasi listrik, kawasan inti terdiri dari komplek Istana Presiden dan Wakil Presiden, kantor kementerian/lembaga, markas TNI-Polri, dan hunian PNS.