Pertalite Paling Banyak Dipakai Masyarakat, Kementerian ESDM: Harganya Kita Jaga

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejak pasokan Premium dibatasi, masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Jenis BBM tersebut kini menjadi yang paling banyak digunakan rakyat Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peningkatan konsumsi Pertalite terjadi sejak 2017 hingga 2021. Realisasinya berturut-turut sekitar 14,5 juta KL, 17,7 juta KL, 19,4 juta KL, 18,1 juta KL dan 23 juta KL.

"Tahun 2020 konsumsi Pertalite turun karena pandemi Covid-19. Namun, tahun 2021 konsumsinya meningkat lagi hingga 23 juta KL. Sedangkan tahun ini diproyeksikan pada kisaran 23 juta KL," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam siaran persnya dikutip Senin (14/3/2022).

Ia menjelaskan, untuk tahun 2021 dari total konsumsi BBM di Indonesia, mayoritas adalah Pertalite. Sisanya adalah jenis BBM lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Premium.

Baca Juga: Anggota DPR Minta Pertalite Jadi BBM Penugasan Seperti Premium

"Pertalite paling banyak dikonsumsi masyarakat, porsi konsumsi Pertalite sekitar 79 persen di antara BBM jenis bensin lainnya seperti Pertamax, Turbo, atau Premium. Itu berdasarkan realisasi tahun lalu. Keberadaan Pertalite saat ini menjadi paling penting karena menjadi tulang punggung BBM bagi masyarakat," tutur Agung.

Ia menyampaikan, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah jenis Brent bahkan sempat menyentuh level 130 dollar AS per barel beberapa hari lalu.

Namun, khusus untuk BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, harganya akan tetap dijaga pemerintah.

"Perkembangan harga minyak dunia terus kita monitor dan antisipasi dampaknya. Yang jelas meskipun harga minyak dunia terus naik, harga BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat harus tetap dijaga untuk melindungi daya beli masyarakat," ujar Agung.

Baca Juga: Ekonom Apresiasi Pemerintah yang Masih Tahan Harga Pertalite

Perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau ICP relatif meningkat tiap bulan. Sejak Desember 2021 s.d. Februari 2022 harga ICP masing-masing sebesar 73,4 dollar AS/barel, 85,9 dollar AS/barel dan 95,7 dollar AS/barel.

Sedangkan untuk bulan Maret 2022 angka sementara rata-rata sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 sebesar US$ 119,86/barel.

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah yang menahan harga BBM Pertalite sudah tepat. Lantaran rakyat sudah dibebani dengan kebaikan harga bahan pangan saat ini.

Di sisi lain, Bhima mengingatkan agar pemerintah menambah dana kompensasi ke Pertamina, yang menjual Pertalite lebih murah dari yang seharusnya.

Baca Juga: BRI Bagi-bagi Bonus Direksi-Komisaris Hampir Rp500 Miliar, Ini Rincian Bank Lainnya

“Untuk mengendalikan inflasi, ya dengan tidak menaikkan harga Pertalite ini. Hanya saja Pertamina sebagai badan usaha harus mendapatkan dana kompensasi tambahan dari pemerintah karena Pertalite bukan BBM penugasan,” kata Bhima kepada Kompas TV, Minggu (13/3/2022).

Lantas dari mana sumber dana pemerintah untuk dana kompensasi Pertamina atau subsidi BBM? Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa memanfaatkan keuntungan booming-nya harga komoditas.

Bhima sudah menghitung, saat harga minyak mentah mencapai di atas 127 dollar AS per barel, ada tambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp192 triliun.

"Pendapatan (negara) kan langsung naik, jadi APBN punya ruang untuk menahan kenaikan harga Pertalite. Bahkan Pertamax juga bisa ditahan kenaikan harganya, meski harga minyak mentah sedang liar,” ujar Bhima.

Baca Juga: Ini Cara Mengurus Sertifikat Halal yang Baru di BPJH

Nah, jika pemerintah sudah kesulitan mencari dana tambahan untuk menambal selisih harga keekonomian dan harga jual BBM, Bhima menyampaikan ada cara lain yang bisa digunakan.

Yaitu dengan melakukan dengan realokasi dari dana infrastruktur.

“Antara pembangunan IKN (ibu kota negara) dan jaga stabilitas harga di masyarakat pastinya lebih prioritas jaga stabilitas harga kan,” ucapnya.