Jangankan Gaji UMP, 80 Persen Buruh di NTT Tak Dapat THR Selama Puluhan Tahun

Sebagian pekerja rumah tangga tidak diupah sama sekali, hanya dijamin tidur di rumah majikan, makan minum, dan biaya pengobatan saat sakit.

Buruh sering kali juga diperlakukan tidak adil oleh majikan dengan mendapat kekerasan verbal, seperti caci maki saat yang bersangkutan melakukan kesalahan. Kondisi ini diterima dengan pasrah oleh para buruh.

Mereka tidak melaporkan majikan ke pihak berwajib, mengajukan kenaikan upah, atau mempersoalkan hal-hal buruk majikan karena takut dipecat atau kehilangan pekerjaan.

”Calon tenaga kerja yang antre ribuan orang. Satu dipecat masih ada ribuan menanti,” sebut Tefa.

Tak ada pengawasan

Tefa menilai, selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian THR dan UMP bagi buruh masih lemah.

Pengawasan ini adalah tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov NTT, bukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara, jumlah tenaga pegawas hanya sekitar tujuh orang padahal kabupaten/kota yang diawasi mencapai 22 daerah.

Terlebih, meski pemerintah setiap tahun menerbitkan peraturan pembayaran THR, misalnya tahun 2021 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di mana Pasal 9 mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR, hampir sebagian besar pengusaha tidak memenuhi ketentuan itu.

Pemda juga belum memiliki cara menegakkan aturan terkait hak-hak buruh di lapangan. Selama sistem pengawasan lemah atau tidak jalan, berapa pun upah UMP yang ditetapkan pemprov dampaknya tidak ada bagi pekerja.

Baca Juga: Upah Buruh di Vietnam Naik, Samsung Mau Alihkan Produksi ke Indonesia