Mudik Dilarang Bikin Perputaran Uang Terpusat di Jabodetabek, Daerah Gigit Jari

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah menerapkan larangan mudik mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Tak hanya mudik jarak jauh, mudik di wilayah aglomerasi juga dilarang. Namun, jika warga ingin berwisata diperbolehkan selama bisa menunjukkan surat negatif Covid dan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan tersebut akan membuat perputaran uang hanya berada Jabodetabek. Padahal selama ini pelaku usaha di daerah sangat menantikan momen mudik, karena bisa meningkatkan pendapatan mereka berkali-kali lipat.

Baca Juga: Larangan Mudik Diberlakukan, Ganjar Pranowo Dorong Pedagang Batik Maksimalkan Pasar Digital

Seperti pengusaha oleh-oleh, penginapan, dan pengelola tempat wisata di daerah.

"Konsentrasi uang akan berputar di Jabodetabek untuk lebaran tahun ini, jadi ada ketimpangan konsumsi antara kota besar dengan daerah," kata Bhima seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/05/2021).

"Bahkan, permintaan di pasar tradisional juga ikut berdampak karena larangan (mudik) ini," tambahnya.

Perputaran uang yang hanya terpusat di Ibu kota dan sekitarnya itu, menyebabkan pemulihan ekonomi yang tidak merata antara Jabodetabek dan daerah lainnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Serukan Mall dan Tempat Wisata di Zona Merah Ditutup 5 Hari Sejak 12 Mei 2021

Di sisi lain, banyak masyarakat yang tetap memaksa untuk mudik lantaran tidak mendapatkan pendapatan lagi di kota besar. Tak sedikit juga yang terkena PHK di tengah pandemi.

Jika biasanya Jabodetabek yang menerima pengangguran dari daerah untuk mencari pekerjaan, kini sebaliknya.

"Karena tidak ada pemasukan, mereka memutuskan pulang ke daerah masing-masing. Artinya, fenomena lebaran tahun ini membuat daerah harus menahan beban juga dari penggangguran perkotaan," terang Bhima.

Baca Juga: Epidemiolog UGM Sebut Tes Acak Pemudik Tak Bisa Jadi Rujukan Kasus Covid-19, Ini Alasannya

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. Ikhsan mengatakan, potensi peningkatan pembelian produk UMKM di perkotaan terjadi lantaran konsentrasi uang akan berputar di kota.

Uang tersebutlah yang nantinya akan dibelanjakan produk-produk UMKM.

“Dengan tidak adanya mudik, maka uang akan beredar di perkotaan, mereka akan belanja di UMKM perkotaan yang dampaknya sangat bagus bagi UMKM di perkotaan,” ujar Ikhsan.

Namun menurutnya, UMKM di daerah sudah terbiasa dengan hal ini lantaran tahun lalu juga terjadi larangan mudik. Kondisi tahun lalu lebih buruk karena gelombang PHK sedang tinggi. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengurangi konsumsinya.

Baca Juga: Cegah Lonjakan Covid-19, Epidemiolog: Pemudik yang Terlanjur Sampai Tujuan Wajib Karantina!

Sementara tahun ini, UMKM mulai berbenah dengan memanfaatkan stimulus pemerintah. Salah satunya subsidi ongkir untuk produk UMKM di daerah. Tapi Ikhsan menilai, kebijakan itu tidak terlalu berdampak besar.

“Kan orang membeli produk UMKM berdasarkan kebutuhan dia meskipun dengan gratis ongkir membuat harga barang menjadi murah. Kalau menurut hemat saya pemberian gratis ongkir itu tidak terlalu besar dampaknya,” tandasnya.