KPU dan Bawaslu Baru Dilantik, Segera Siapkan Tahapan Pemilu 2024 agar Sesuai Jadwal

Di Senayan, tiga wakil ketua DPR turun ke jalan dan menemui mahasiswa. Mereka adalah Rachmat Gobel dari partai NasDem, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, dan Lodewijk Paulus dari Golkar.

Berbicara di hadapan mahasiswa, Sufmi menjamin bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu 14 Februari dan 27 November untuk Pilkada serentak. Ia juga berjanji akan menyampaikan tuntutan lainnya kepada pemerintah.

"Kami berkomitmen untuk menyampaikan kepada pemerintah delapan tuntutan aksi mahasiswa dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Sufmi.

Pada hari Selasa (12/04), Presiden Jokowi dijadwalkan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

Setelah dilantik, para anggota KPU akan membahas anggaran Pemilu dengan Komisi II DPR.

Wacana penundaan Pemilu awalnya digulirkan oleh sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi dan politikus dari partai pendukung pemerintah.

Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR dari PKB, Muhaimin Iskandar; Menko Perekonomian sekaligus ketua umum partai Golkar, Airlangga Hartarto; dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bahkan membuat klaim tentang 'big data' 110 juta akun medsos.

Presiden Jokowi sendiri sudah berkali-kali menolak isu tentang perpanjangan masa jabatan.

Terakhir, ia menegaskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor pada hari Minggu (10/04) bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan sesuai jadwal.

Namun mahasiswa, serta sebagian masyarakat, menganggap ucapan Presiden Jokowi tidak bisa dipegang.

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Kaharuddin, salah satu pemimpin demo tersebut, mengatakan mahasiswa akan memantau realisasi dari tuntutan-tuntutan mereka. Jika tidak terealisasi, ia mengatakan, akan ada gelombang demonstrasi yang lebih besar.

"Mungkin akan terjadi reformasi jilid dua, jikalau aspirasi ini tidak terealisasi," ujarnya di atas panggung orasi.

Demonstrasi di depan Gedung Senayan berujung rusuh.

Polisi dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, yang mengaku datang untuk memantau demo, dipukuli massa sampai babak belur.

Kerusuhan juga terjadi dalam demonstrasi di daerah-daerah lain. Seorang anggota Polda Kendari, Ipda Imam Agus Husain, tewas saat melakukan pengamanan.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menduga demonstrasi mahasiswa disusupi kelompok anarko, yang terlibat dalam kerusuhan tersebut,

"Saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro Jaya, kelompok-kelompok anarko masuk ke situ dari identitas bajunya. Kemudian kekhasan dia. Ini yang masih didalami rekan-rekan Polda Metro Jaya dan juga beberapa wilayah," kata Dedi kepada wartawan di kantornya, Senin (11/04) malam, seperti dilaporkan detikcom.

Sikap DPR dan MPR

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan posisi DPR sudah jelas dari awal mengenai Pemilu 2024. Komisi yang menangani pemilu itu disebut "sudah sepakat dengan pemerintah bahwa pemilu dilaksanakan sesuai jadwal".

Politikus Golkar itu juga mengatakan bahwa partainya, sebagai salah satu partai dalam koalisi pemerintah, akan sejalan dengan sikap pemerintah.

"Jadi pemerintah kan kemarin menegaskan bahwa pemilu akan tetap sesuai dengan keputusan pemerintah dengan DPR yang sudah diambil sebelumnya di Komisi II. Nah Golkar sebagai partai pemerintah, posisinya sama dengan itu," kata Ahmad di kompleks DPR, Senin (11/04).

Pada hari Minggu malam, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan seluruh fraksi di MPR serta DPD sepakat untuk menghentikan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Awalnya, PDIP menggulirkan wacana amandemen UUD untuk menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Namun belakangan upaya amandemen itu dikhawatirkan akan merembet ke amendemen pasal-pasal masa jabatan presiden hingga penambahan pasal penundaan pemilu. Sebagai alternatif, PPHN akan diwadahi dalam bentuk undang-undang (UU).

"Karena kalau pakai amendemen ini kayak membuka kotak pandora dan itu saat ini belum tepat dilakukan," kata Djarot kepada wartawan di Jakarta, seperti dilaporkan Kompas.com.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan kepada BBC News Indonesia pada hari Senin bahwa Badan Pengkajian MPR belum secara resmi melaporkan kesepakatan tersebut kepada pimpinan MPR.

Bagaimanapun, ia "yakin bahwa seluruh fraksi di MPR dan kelompok DPD akan sepakat bahwa rencana amandemen tidak perlu dilanjutkan" pada periode ini.

Mengenai penundaan pemilu, Arsul menganggap wacana tersebut sudah selesai dengan adanya pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi. Menurut Arsul, belum pernah ada pembahasan di MPR - baik formal maupun informal - mengenai amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Saya kira apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terkait dengan penolakan penundaan pemilu itu sudah terjawab — bahwa pemilu memang tidak akan ditunda. Apalagi, mayoritas kekuatan politik yang ada di DPR maupun di MPR memang tidak menyetujui adanya penundaan pemilu," kata Arsul melalui pesan suara WhatsApp kepada BBC News Indonesia, Senin malam.

Artikel ini merupakan hasil liputan BBC Indonesia yang ditayangkan juga di Kompas.TV